RMco.id  Rakyat Merdeka - Kemendagri membantah isu kosongnya blanko KTP elektronik (e-KTP) di beberapa daerah seperti Karawang, Batam dan Tangerang. Kementerian yang dipimpin Tjhajo Kumolo ini menjamin akan memberikan blanko KTP- el berapa pun yang diminta asal diselesaikan pencetakannya tepat waktu.

“Kalau sudah diberikan blanko KTP-el, tolong jajaran Dukcapil segera cepat diselesaikan pencetakannya. Saya ingin 14 hari sejak blanko diambil harus sudah dicetak semuanya,” tegas Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh saat penandatanganan kerja sama Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan BSSN, di Jakarta, kemarin.

Untuk Jawa Timur, misalnya, Zudan menargetkan dalam waktu 14 hari kerja semua permohonan KTP elektronik dapat diselesaikan seluruhnya. Zudan menggelontor 1 juta keping blanko untuk Jatim, 500 ribu untuk Jateng dan 500 ribu untuk Jabar. Dua juta keping ini diminta oleh Zudan segera dicetak oleh daerah dan segera dibagikan kepada masyarakat.

Baca Juga : Hanya Orang Gila Yang Tak Percaya Corona Ada

Untuk DKI Jakarta, di drop 100 ribu keping untuk segera di habiskan dalam satu pekan. “Blanko e-KTP el sudah tersedia karena proses lelang dengan e catalog sudah selesai,” jelasnya.

Selain itu, Kemendagri juga melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melindungi data kependudukan. Zudan mengakui, pilihan beralih ke era digital tak bisa dihindari. Selain memberikan rasa aman dan cepat, digitalisasi pelayanan masyarakat juga menghindari praktik korupsi dan pungutan liar administrasi kependudukan.

“Kami harus Go digital dalam pelayanan. Di era digital sekarang masyarakat menginginkan pelayanan publik yang serba cepat termasuk layanan data adminduk,” kata Zudan.

Baca Juga : RUU Cipta Kerja Semoga Tidak Ciptakan Petaka

Melalui pelayanan yang serba cepat dan tidak bertele- tele, Zudan menginginkan standar layanan yang diberikan jajarannya mampu memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. “Misalnya, membuat KTP elektronik hanya dalam hitungan menit, membuat akte kelahiran selesai dalam se- tengah jam,” ujar Zudan.

Zudan menekankan, data pribadi masyarakat juga harus terlindungi keamanannya sehingga tidak bisa disalahgu- nakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebab, sambung Zudan, data kependudukan membutuhkan otentisitas dokumen yang tinggi.

Itu sebabnya, membutuhkan faktor keamanan digital yang tinggi pula. Zudan melanjutkan, pelayanan yang cepat dan aman juga menjadi faktor kunci yang membawa perubahan paradigma pelayanan publik bidang adminduk sehingga masyarakat dapat dilayani petugas Ditjen Dukcapil dari mana saja.

Baca Juga : Hakekat Pamong Dan Prajurit

Hal ini bisa tercapai dengan menerapkan tanda tangan elektronik terenkripsi untuk pengurusan seluruh data kependudukan. Dengan tandatangan elektronik ini tidak adalagi hambatan lokasi pelayanan Adminduk, sehingga bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.

“Every time, every where is our office. Sambil rapat jajaran Dukcapil bisa menandatangani dokumen kepen- dudukan. Ini bisa terwujud berkat kerja sama dengan BSSN,” jelas Zudan.

Di tempat sama, Sekretaris Utama BSSN Syahrul Mubarak menyatakan, dalam amanat Perpres Nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintah berbasis elektronik, mendorong instansi/ lembaga pemerintah untuk pemanfaatan sistem elektronik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dengan aman. [DIR]