Edukasi Terpadu Kebencanaan

Jokowi Minta BNPB Tiru Jepang Tangani Bencana

Klik untuk perbesar
Gempa di Palu yang menelan banyak korban pada 2018. Pemerintah daerah diminta tanggap bencana dengan meniru negara lain. (Foto : istimewa)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Presiden Joko Widodo memerintahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memperbarui teknologi penanganan bencana tahun ini. Indonesia harus seperti Jepang dalam menangani bencana

Hal itu diungkapkan Jokowi saat Rakornas Penanggulangan Bencana BNPB dengan BPBD Seluruh Indonesia 2019, di Surabaya, kemarin. Indonesia membutuhkan edukasi terpadu soal kebencanaan seperti dimiliki negara maju seperti Jepang.

“Saya melihat videonya, masyarakat di Jepang tetap melanjutkan makan meski ada gempa. Tapi begitu sirine nguing-nguing, baru lari tapi rutenya jelas ke arah mana. Hal-hal seperti ini yang harus mulai kita kerjakan. Rute evakuasi harus ada. Harus jelas rute evakuasi kemana,” ujarnya.

Berita Terkait : Prediksi TKN, Jokowi Menang Dengan Selisih Di Atas 15 Persen


Presiden juga meminta simulasi latihan penanganan bencana dilakukan secara berkala dan teratur untuk mengingatkan masyarakat secara berkesinambungan sampai ke tingkat paling bawah, sehingga masyarakat betul-betul siap menghadapi potensi bencana.

Selain itu, Jokowi menyebut faktor yang tak kalah pentingnya adalah penanganan alam, misalnya penanaman mangrove atau bakau yang harus lebih diperbanyak oleh BNPB. “Itu untuk mengurangi tsunami sebelum masuk ke sebuah wilayah,” tuturnya.

Terkait edukasi peringatan dini, BNPB sudah bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk di sekolah. Sementara untuk masyarakat, dirangkul kepala daerah dan pemuka agama. “Ini harus masif sehingga semua sadar, mengerti, paham mengenai posisi kita seperti apa,” ujarnya.

Berita Terkait : Warga Tangerang Sambut Pawai Karnaval Jokowi-Maruf

Calon presiden petahana nomor 01 ini juga mengingatkan semua pihak, bahwa negara ini dianugerahi Allah sebuah kesuburan tanah yang sangat baik tetapi juga ada lempengan- lempengan, ada cincin api, patahan-patahan yang semuanya harus diwaspadai.


Presiden mengatakan, setiap pembangunan dan rancangan pembangunan ke depan harus dilandaskan pada aspek-aspek pengurangan risiko bencana. “Bappeda harus mengerti di mana daerah merah, daerah hijau. Rakyat harus betul-betul dilarang untuk masuk ke dalam tata ruang yang sudah diberi tanda merah,” ungkapnya.

Presiden menegaskan, rakyat harus betul-betul dilarang untuk masuk ke dalam tata ruang yang sudah diberi tanda merah. Mereka harus taat dan patuh terhadap rencana tata ruang. “Bencana kita selalu berulang, tempatnya di situ-situ saja. Di NTB tahun 1978 ada, di Palu tahun 1978/1979 juga ada. Ada siklusnya,” jelas Jokowi.

Berita Terkait : Maruf Amin Puji Keberhasilan Jokowi Bangun Infrastruktur Langit

Presiden mendorong para Gubernur, Bupati/Walikota agar melibatkan akademisi, pakar- pakar kebencanaan untuk meneliti, melihat titik-titik rawan bencana, meneliti, mengkaji, menganalisis potensi-potensi bencana. Tujuannya agar bisa diprediksi ancaman dan mengantisipasi serta mengurangi dampak bencana. “Kalau pakar sudah berbicara ya disosialisasikan ke masyarakat, bisa lewat pemuka agama, bisa lewat pemda. Ini penting sekali,” tegas Jokowi. [DIR]

RM Video