Tanggapi Rencana Rapid Test DPR

Wapres Ma`ruf: Kebijakan Pemerintah Itu Diarahkan Untuk Masyarakat

Wakil Presiden KH Maruf Amin. (Foto: Twitter Wapres RI)
Klik untuk perbesar
Wakil Presiden KH Maruf Amin. (Foto: Twitter Wapres RI)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, kebijakan pemerintah menerapkan rapid test alias tes cepat virus corona diarahkan untuk masyarakat. Ma'ruf menyatakan hal itu ketika menanggapi rencana rapid test anggota DPR dan keluarganya.

"Saya kira kalau kebijakan pemerintah melalui BNPB itu memang diarahkan kepada masyarakat," ujar Ma'ruf dalam konferensi pers secara online, Kamis (26/3).

Pemerintah, kata Ma'ruf, menyalurkan alat kesehatan secara langsung ke pemerintah provinsi. Terutama, provinsi yang berpotensi terjangkit luas virus yang awalnya terdeteksi di Wuhan, China itu.

Berita Terkait : Perintah Jokowi Soal Rapid Test: Prioritaskan Tenaga Medis

"Karena itu maka alat-alat kesehatan yang ada dari Pemerintah itu disalurkan melalui provinsi, kabupaten-kota terutama kepada daerah-daerah yang diduga ada potensi terjangkit yang lebih luas. Jadi saya kira kalau Pemerintah arahnya seperti itu, kebijakannya," tutur Ma'ruf.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga menyatakan, rapid test diprioritaskan untuk dokter, tenaga medis dan keluarganya, serta orang-orang yang masuk kategori orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP).

"Tadi pagi saya telah perintahkan kepada Menkes untuk rapid test, yang diprioritaskan adalah dokter dan tenaga medis serta keluarganya terlebih dahulu," ujar Jokowi, Selasa (24/3).

Berita Terkait : HNW Tolak Rapid Test bagi Anggota DPR, Minta Dialihkan untuk Rakyat

Rencana rapid test untuk seluruh anggota DPR RI dan keluarganya diungkapkan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar pada Senin (23/3) lalu.

Anggota DPR periode 2019-2024 berjumlah 575 orang. Indra mengatakan rapid test rencananya akan dilakukan pada Kamis (26/3) atau Jumat (27/3), di kompleks rumah dinas DPR RI di Kalibata dan Ulujami, Jakarta Selatan.

"Karena kan jumlah anggota dewan 575, kalau kali empat saja rata-rata sekitar di atas dua ribu keseluruhan, dengan pembantu dan driver barangkali," ungkap Indra.

Berita Terkait : Bamsoet: Rapid Test Covid-19 Harus Dilakukan Merata

Rencana DPR ini menuai kritik dari masyarakat dan pengamat politik. Sejumlah pengamat politik menilai standar moral DPR sangat rendah bila tetap memaksakan rencana ini. Soalnya, masih banyak masyarakat yang lebih membutuhkan rapid test ketimbang anggota dewan. [OKT]