Ajarkan Kemandirian

Kemenperin & Kemensos Bikin Diklat Wirausaha KPM PKH

Klik untuk perbesar
Presiden Joko Widodo saat menyampaikan harapannya kepada ibu-ibu penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Garut, Januari 2019 lalu. (Foto : kemensos.go.id)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Perindustrian akan bekerja sama dengan Kemensos membantu memberikan pelatihan kewirausahaan dan bantuan peralatan wirausaha kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menunjang kemandirian.

Program ini diharapkan dapat mengeluarkan KPM dari kondisi keterpurukan ekonomi sehingga tidak bergantung pada bantuan pemerintah. Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sangat serius dalam memerangi kemiskinan dan ketimpangan.

Hal ini diwujudkan dengan meningkatkan anggaran bansos maupun perluasan target sasaran. “PKH yang terintegrasi denhan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Rastra berhasil menekan angka kemiskinan dan ketimpangan sosial di masyarakat,” katanya.

Pertengahan Januari lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis bahwa angka kemiskinan di Indonesia kembali turun dari 9,82 persen ke 9,66 persen. “Salah satu program bansos yang berkontribusi besar terhadap penurunan angka kemiskinan adalah PKH yang terintegrasi dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Rastra,” ujarnya.

Berita Terkait : Puan: Korban Rusuh Papua Dapat Bantuan Dari Kemensos

Kebijakan peningkatan anggaran PKH dari Rp 5,6 triliun di 2014 ke 34.4 triliun di tahun 2019 merupakan bukti nyata pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lapisan bawah.

Hal ini disampaikan Airlangga di hadapan 900 keluarga penerima manfaat (KPM) pada acara penyaluran bansos non tunai PKH dan BPNT di GOR Parung Bogor, kemarin.


Airlangga mengatakan, ada 4 faktor yang membuat PKH efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Pertama, PKH memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin pada aspek pendapatan dan konsumsi atau kebutuhan dasar. Dengan bantuan PKH dan BPNT, KPM bisa membeli kebutuhan pokok pangan yang berkualitas baik dan kebutuhan sekolah anak dengan harga yang murah.

“Sehingga kesehatan dan gizi keluarga lebih terjaga. KPM juga dapat membeli kebutuhan sekolah anak sehingga pendidikan anak lebih terperhatikan. Yang terpenting, anak tumbuh sehat dan terhindar dari gizi buruk atau stunting,” imbuhnya.

Berita Terkait : Gandeng Kampus Dan Swasta, Kemenperin Kembangin Mobil Desa Listrik

Faktor kedua, PKH melalui para pendamping, harus mampu mendorong perubahan pola pikir dan perilaku KPM PKH untuk lebih memperhatikan pendidikan, kesehatan, kemandirian ekonomi keluarga. Sehingga hidup mudah.

“Karena itu, dibutuhkan komitmen dan kesungguhan seluruh penerima bantuan sosial untuk mengikuti program ini dengan baik sehingga kedepannya taraf hidup KPM meningkat, lebih sejahtera dan dapat hidup mandiri,” ucapnya.

Ketiga, PKH membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam kerja-kerja sosial. Sekaligus membuka puluhan ribu lapangan pekerjaan sehingga berkah. Saat ini, setidaknya ada 39.625 SDM PKH yang terlibat dalam penyelenggaraan PKH, baik sebagai koordinator, operator, supervisor, pendamping, atau asisten pendamping.

Kemudian, faktor keempat, PKH efektif dalam memerangi kemiskinan karena memiliki indeks bantuan dan jangkauan yang luas agar hidup masyarakat makin cerah dan membangun manusia yang tangguh menuju Indonesia yang lebih maju.

Berita Terkait : Cetak SDM Industri, Kemenperin Gandeng Dunia Usaha dan Akademisi

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Harry Hikmat menyampaikan, untuk menyesuaikan dengan beban kebutuhan KPM pada aspek kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, maka indeks bantuan ditingkatkan dan jadwal pencairan PKH pun dimajukan satu bulan lebih awal menjadi Januari, April, Juli, dan Oktober.


Saat ini, jumlah KPM PKH terus bertambah dari 2,79 juta KPM di tahun 2014, kemudian menjadi 3,5 juta di tahun 2015 bertambah lagi menjadi 5,9 juta di tahun 2016. Lalu bertmabh menjadi 6,2 juta di tahun 2017, dan sejak tahun 2018 jumlahnya mencapai 10 juta KPM. Indeks Bantuan Tetap Setiap Keluarga/Tahun untuk tahun ini secara rinci untuk PKH reguler senilai Rp 550 ribu dan untuk PKH Akses senilai Rp 1 juta yang diterima 1 kali pada tahap pertama. [QAR]