RMco.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi membuka kemungkinan menerapan kebijakan darurat sipil dalam menangani wabah Covid-19. Andai nantinya kebijakan itu diambil, Presiden menegaskan bahwa tokoh kebutuhan pokok dan apotek akan tetap buka.

Hal itu disampaikan Jokowi ketika membuka rapat terbatas bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui siaran konferensi video, Senin (30/3).

Jokowi menegaskan, kebijakan darurat sipil itu diterapkan untuk melakukan pembatasan sosial dalam skala besar untuk mengantisipasi penyebaran virus Covid-19. Dengan darurat sipil, physical distancing diyakini bisa diterapkan lebih disiplin dan efektif.

Berita Terkait : HUT TNI Ke-75, Jokowi: Terus Lakukan Transformasi

"Sehingga tadi juga sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil," ucap Jokowi.

Untuk apotek dan toko- penyuplai kebutuhan pokok, Jokowi minta untuk tetap dibuka dan melayani kebutuhan warga. “Dengan menerapkan protokol jaga jarak yang ketat,” ucapnya.

Selanjutnya, Jokowi juga menyampaikan program perlindungan sosial dan stimulua ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha kecil UKM dan pekerja informal.

Berita Terkait : SBY Tak Nyerang Jokowi

"Tadi juga sudah kita bicarakan, pemerintah segera menyiapkan program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi. Segera kita umumkan kepada masyarakat," ucapnya.

Terakhir, dalam menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar Jokowi meminta agar disiapkan aturan pelaksanaan yang lebih jelas sebagai panduan provinsi, kabupaten dan kota. Kebijakan karantina wilayah, tegas Jokowi tetap harus satu komando.

"Saya ingatkan kebijakan kekarantinaan kesehatan termasuk karantina wilayah adalah kewenangan pemerintah pusat bukan kewenangan pemerintah daerah. Saya berharap seluruh menteri memastikan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah harus memiliki satu visi yang sama, harus satu visi memiliki kebijakan yang sama," ingat Jokowi.

Berita Terkait : Jokowi Pastikan Penataan Labuan Bajo Sesuai Target

Sebab, setiap kebijakan harus dikalkulasi secara matang. Baik dari sisi dampak kesehatan, sosial maupun ekonomi. "Semuanya harus dihitung," pungkas Kepala Negara. [SAR]