Soal Dana Stimulus Rp 150 Triliun, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani
Klik untuk perbesar
Menteri Keuangan Sri Mulyani

RMco.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah menyiapkan dana Rp 150 triliun untuk menstimulus dunia usaha yang terdampak Covid-19. Untuk apa saja peruntukan dana sebesar ini?

Berikut penuturan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI secara daring di Jakarta, Senin (6/4).

Skema pertama, kata Sri Mulyani, duit akan disalurkan dalam bentuk penyertaan modal pemerintah melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksekutor pada program restrukturisasi ini.

Berita Terkait : Ekspornya Tembus Rp 12 Triliun, Industri Kerajinan Makin Kompetitif

“Program dukungan dunia usaha ekonomi nasional Rp150 triliun bisa dalam bentuk penyertaan modal pemerintah melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksekutor pada program restrukturisasi ini,” katanya.

Skema berikut, dilakukan dalam bentuk investasi dan penempatan dana pemerintah yang dapat diberikan secara langsung oleh pemerintah dan/atau melalui lembaga keuangan maupun manajer investasi.

“Atau dilakukan oleh lembaga lain yang ditunjuk pemerintah. Ini bisa dalam bentuk penempatan dana atau investasi pemerintah,” ujarnya.

Baca Juga : Membayangkan Langkah JK

Sri Mulyani menyatakan penyaluran stimulus sebesar Rp 150 triliun itu juga dapat dilakukan dalam bentuk skema penjaminan yang dijalankan langsung oleh pemerintah maupun melalui satu atau beberapa badan usaha yang ditunjuk.

Sri Mulyani menjelaskan prinsip pelaksanaan program ini adalah untuk membantu pelaku usaha dengan track record yang baik dan tidak bermasalah serta mempertimbangkan sektor terdampak.

“Kami desain agar moral hazard bisa diminimalkan atau dihilangkan. Kami lakukan ini berdasarkan rule based dan risk sharing sehingga institusi yang ditunjuk bisa melaksanakan dengan baik,” katanya.

Baca Juga : Bantu Pedagang Keliling

Menkeu berharap program ini akan mampu melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya. [KRS]