Perpanjang Masa Kerja Di Rumah

Kemen-PAN RB Ingatkan Kinerja ASN Nggak Boleh Kendor

Ilustrasi ASN (Foto: Istimewa)
Klik untuk perbesar
Ilustrasi ASN (Foto: Istimewa)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN RB) memperpanjang masa bekerja di rumah (Work From Home/WFH), untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

Meski begitu, para abdi negara diingatkan tetap bekerja dengan baik, jangan kendor.

Berita Terkait : Partai Gelora Daftar Kepengurusan Ke Kemenkumham Secara Virtual

Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Nomor 50/2020 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 19/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dalam surat itu, WFH diperpanjang selama 14 hari kerja.

“Diperpanjang 14 hari kerja, hingga 13 Mei 2020. Kebijakan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan,” ungkap Sekretaris Kemen-PAN RB Dwi Wahyu Atmaji di Jakarta, Senin (20/4).

Berita Terkait : Ada Corona, Surat Ke Kementerian ATR/BPN Bisa Dikirim Online

Perpanjangan ini dilakukan Kementerian PAN RB mempertimbangkan Keputusan Presiden No. 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Keputusan Presiden No. 12/2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.

Selain perpanjangan masa WFH, surat edaran tersebut mengatur keberlangsungan pemerintahan dan pelayanan publik, penyesuaian sistem kerja pada kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi.

Baca Juga : Realisasi Investasi Tumbuh 8 Persen, Wah Mantap Nih

Dalam hal ini, ada tiga poin dalam pelaksanaaannya. Pertama, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada instansi pemerintah diminta memastikan, agar penyesuaian sistem kerja yang di lingkungan instansinya tidak menganggu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kedua, PPK diminta melakukan penyesuaian sistem kerja pada instansi pemerintah, yang berada di wilayah dengan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sesuai SE Menteri PANRB No. 45/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja bagi ASN pada Instansi Pemerintah yang Berada di Wilayah dengan Penetapan PSBB.
 Selanjutnya