RMco.id  Rakyat Merdeka - Kebijakan Presiden Jokowi yang melarang masyarakat mudik selama wabah Covid-19,  sangat melindungi masyarakat desa. Apalagi, desa adalah benteng pertahanan terakhir dalam pasokan pangan.

Hal ini ditegaskan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi dalam keterangan tertulis, Rabu (22/4).

Berita Terkait : Ketemu Dubes Malaysia, Wamen Budi Arie Bahas Kerja Sama Ekonomi Desa

Menurutnya, jika gelombang mudik tidak dilarang, risiko yang kita hadapi bukan cuma perkara meluasnya wabah Covid-19. Tetapi juga hancurnya ketahanan pangan nasional.

"Jika pusat produksi pangan terganggu, maka struktur sosial dan struktur produksi nasional otomatis terganggu. Kebijakan tegas Presiden Jokowi harus diamankan semua pihak, hingga ke desa-desa. Bagi warga desa, pelarangan mudik adalah perlindungan yang nyata dari wabah Covid-19,"  papar Budi Arie.

Baca Juga : GMNI Siap Gugat Undang-Undang Cipta Kerja Ke Mahkamah Konstitusi

Ia mengingatkan masyarakat desa di perantauan, agar memanfaatkan media sosial dan alat telekomunikasi untuk berhubungan dengan sanak kelurga di desa.

"Jika ada rezeki, lebih baik ditransfer saja ke sanak saudara di kampung, " ujarnya.

Baca Juga : Kebutuhannya Naik Terus, Kemenperin Genjot Produksi Garam Industri

Keputusan untuk menunda mudik harus dipandang sebagai bentuk rasa sayang dan perlindungan, bagi keluarga di kampung halaman.

"Pemerintah menyiapkan kompensasi dan jaring pengaman sosial, bagi masyarakat yang tidak bisa mudik dan terdanpak pandemi Covid-19," kata Budi Arie.
 Selanjutnya