RMco.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah baru menyerahkan sertipikat 2,5 juta hektar hutan sosial kepada masyarakat. Meski terlihat sulit mengejar hingga April atau masa jabatan Jokowi berakhir, tapi program perhutanan sosial ini dipastikan akan tetap berlanjut.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengakui pembagian sertipikat hutan sosial tidak semudah membalikkan tangan. Diperlukan ketelitian dan kehati- hatian dalam mendistribusikan sertipikat hutan sosial kepada masyarakat.

“Kami maunya 12,7 juta hektar. Itu cita-citanya. Tapi kan harus dilihat juga masyarakatnya,” katanya usai membagikan sertipikat hutan sosial di Wana Wisata Pokland, Cianjur, Jawa Barat, Jumat (8/2).

Berita Terkait : Jokowi: Pilkada Harus Terapkan Protokol Kesehatan, Jangan Ditawar

Namun begitu, lanjut Siti, program perhutanan sosial mampu memberikan solusi bagi peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar hutan. Dengan waktu mengelola selama 15 tahun, masyarakat bisa leluasa menggarap lahan hutan sosial.

“Sebenarnya ini baik. Masyarakat tidak perlu lagi resah atau khawatir dikejar-kejar, karena menggunakan lahan hutan. Kami juga memberikan pendampingan, agar hutan yang dikelola bisa meningkatkan perekonomian mereka,” katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Bambang Supriyanto memastikan, KLHK akan terus melaksanakan program hutan sosial hingga target tercapai, meski terjadi perubahan politik atau pemimpin.

Baca Juga : Ahok Kumat

“Ibu Menteri LHK Siti Nurbaya sudah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk perhutanan sosial. Jadi, siapa pun pemimpinnya, program ini tetap terus berjalan. Kami berkomitmen menyelesaikan ini,” katanya.

Bambang yakin, sisa target 10 juta hektar lagi akan diselesaikan. Karenanya, dia akan menambah balai dan menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah. “Untuk mencapai target itu, kami akan kerja bareng jemput bola,” katanya.

Senada dengan Siti, Bambang juga mengakui realisasi pembagian sertipikat hutan sosial kepada masyarakat tidak mudah. Menurutnya, distribusi itu membutuhkan waktu karena perlu ketelitian. Penerimanya harus tepat sasaran, penerima sertipikat hutan sosial merupakan warga yang tinggal di dekat hutan.

Baca Juga : Ali Jaber Sudah Dakwah Lagi

“Kemudian lokasinya tidak konflik. Jangan sampai, memberikan alokasi lahan kepada masyarakat malah menimbulkan konflik,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Bambang juga menjelaskan bahwa KLHK tidak menyerahkan lahan hutan kepada masyarakat begitu saja. Menurutnya, akan ada pengawasan terhadap pengelola lahan.

“Apabila ternyata ada yang nakal, menyerahkan lahannya kepada investor, atau lahan yang diberikan tidak dimanfaatkan oleh masyarakat, kami akan mencabut izin hak kelola hutan sosial,” katanya. [QAR]