Ada Keluhan Warga Sulit Cari Nafkah

Mahfud Kepikiran Relaksasi PSBB, Yang Penting Nggak Langgar Protokol Kesehatan

Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: Humas Polhukam)
Klik untuk perbesar
Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: Humas Polhukam)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut, ada tiga kebijakan pemerintah dalam perang melawan Covid-19. 

Pertama, di bidang kesehatan. Pemerintah harus mengikuti protokol kesehatan Covid-19 sesuai ketetapan WHO, yang kemudian diadopsi di Indonesia.

Baca Juga : Mama Kucing Bawa Anaknya Berobat ke Rumah Sakit

"Keharusan memakai masker kalau ke luar rumah. Rajin cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak atau physical distancing. Kemudian tidak berkumpul, melakukan kerumunan yang menyebabkan kontak fisik, atau kontak nafas antara orang satu dengan orang lain. Itu protokol kesehatan yang mutlak harus diikuti," ungkap Mahfud dalam keterangan video yang diterima RMco.id, Minggu (3/4).

Kedua, ekonomi tidak boleh macet ataupun mati. Kegiatan ekonomi harus tetap bergerak, dalam kerangka protokol kesehatan tersebut. Karena di berbagai tempat, ada pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang begitu ketat. Sehingga, orang sulit cari nafkah.

Baca Juga : BPS: Data Tunggal Produksi Pangan Nasional Telah Digunakan Kementan

"Orang mau bergerak ke sana nggak bisa. Mau cari uang nggak bisa. Tetapi di tempat lain, ada orang yang melanggar begitu mudahnya. Karenanya, perlu dilakukan relaksasi. Relaksasi, tidak berarti melanggar protokol kesehatan," tegas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Ketiga, bantuan sosial. Presiden Jokowi mengatakan, bantuan sosial harus cepat dan tepat. 

Baca Juga : Tanggapi Najwa Shihab, Arteria: Ini Puasa, Perbanyak Ibadah Bukan Gibah

"Tetapi jika pilihannya hanya satu, cepat atau tepat, Presiden memilih cepat. Diberi dulu, semua segera diberi. Soal pembukuannya, administrasinya banyak orang tidak punya KTP, tidak jelas rumahnya, tapi jelas-jelas membutuhkan, cepat diberi. Nanti bisa diadministrasikan sendiri. Ini berlaku, terutama bagi kaum miskin di perkotaan," papar Menteri Pertahanan era Presiden Gus Dur ini. [FAQ]

Sumber Konten :