Berita Hoaks Gencar Di Media Sosial

Moeldoko : "Revolusi Jari" Merusak Kerja Keras Pemerintah

Klik untuk perbesar
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. (Foto : istimewa)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Menjelang pemilu, pemerintah belum bisa menangkal seluruhnya serangan berita bohong di media sosial. Aksi hoaks makin gencar dilakukan oleh pihak tak bertanggung jawab.

Pemerintah sudah bekerja luar biasa, tapi dipatahkan dengan semburan berita yang tidak jelas, berita bohong, fitnah,” kata Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam Rapat Koordinasi Bidang Kehumasan dan Hukum Seluruh Indonesia, di Jakarta, kemarin.

Moeldoko menyatakan, serangan hoaks memiliki satu tujuan, yaitu menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, dan mengganggu kinerja pemerintah. Moeldoko menyebut fenomena itu dengan istilah revolusi jari. Hanya dengan jari, orang bisa membuat fitnah melalui media sosial di smartphone. Revolusi jari, kata dia, juga bertujuan menghancurkan revolusi mental. “Saya menjuluki ada sebuah revolusi jari. Di mana sebuah berita ditentukan kecepatan untuk 30 detik,” ujarnya.

Moeldoko menjelaskan, revolusi jari menunjukkan kecenderungan seseorang membaca berita tanpa melakukan kroscek kebenaran terlebih dulu. Padahal, kata dia, berita yang didapat merupakan berita fitnah atau tidak sesuai kenyataan. Akibatnya, muncul ketidakpercayaan, ketidakpastian dan keragu-raguan terhadap kinerja pemerintah.

Berita Terkait : Pertamina Energi Forum 2019, Antisipasi Revolusi Energi

Ini terjadi, karena berita-berita fitnah disemburkan secara konsisten dari waktu ke waktu. “Akhirnya terjadilah post- truth, di mana logika manusia sudah tidak berjalan. Kebenaran tidak menjadi penting, akhirnya pembenaran menjadi dikedepankan,” ujarnya.

Moeldoko menjelaskan, fire house of falsehood yang dilakukan dengan terus memunculkan berita bohong, untuk membangun rasa takut, sehingga menciptakan kondisi ketidakpastian dan keragu-raguan. “Karena ini disemburkan terus-menerus dan konsisten, maka sebagian besar kita menganggap itu benar. Ini sungguh berbahaya,” jelasnya.

Hal ini, lanjut Moeldoko, disebabkan salah satunya ketidaksiapan aparat pemerintah dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi. “Terjadi disruptive, ketidasiapan kita dalam menghadapi teknologi informasi,” jelasnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo juga mengungkapkan, tsunami informasi telah mengaburkan sejumlah fakta dan kenyataan yang dibuat tidak seviral berita hoaks atau fitnah. “Kadang informasi yang saya sampaikan dikutip tidak lengkap, yang kemudian berkembang jadi hoaks,” kata Tjahjo.

Baca Juga : Pemerintah Janji Bina Finalis Sampai Jadi Wirausaha

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara yakin masyarakat dan media massa yang bermartabat akan menentukan kualitas demokrasi pada Pemilu 2019. “Kolaborasi, bergandengan tangan, mitigasi, untuk menu- runkan tensi sangat penting kita lakukan untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, terutama dari aspek digi- tal,” kata Rudi.

Rudi memaparkan, infrastruktur digital di Indonesia saat ini menduduki posisi ke 4 di dunia. Hampir seluruh masyarakat Indonesia atau lebih dari 150 juta masyarakat Indonesia telah mengakses internet dan 130 juta masyarakat Indonesia juga men- gakses media sosial sehingga menyebabkan arus informasi mengalir dengan deras termasuk Hoaks atau informasi bohong.

“Sebenarnya, infrastruktur digital kita masih posisi ke-empat di dunia. Lebih dari 150 juta masyarakat kita telah mengakses internet termasuk ke pelosok- pelosok di daerah. Sedangkan 130 jutanya mengakses media sosial,” terangnya.

Meski demikian, Rudi mengaku, pihaknya terus berkoordinasi dan bekerja untuk melakukan langkah-langkah cepat dan preventif maupun penindakan untuk mengimbangi arus informasi yang beredar dengan beberapa langkah. Misalnya saja program literasi digital, aduan konten, lambe hoaks dan lain sebagainya.

Baca Juga : Intip Keseruan Jonan Berbagi Tips Leadership Dengan Kaum Milenial

“Literasi digital terus kami lakukan, bahkan setiap minggu kami lakukan. Memang efeknya sangat lama, tetapi ini dianggap mampu efektif untuk menangkal informasi yang tidak benar,” jelas Rudi. [DIR]