RMco.id  Rakyat Merdeka - Virus corona alias Covid-19 berdampak buruk bagi perekonomian. Banyak masyarakat yang mengeluh tak punya pemasukan lagi. Pendapatan Pemda juga turun drastis. Karena itu, pemerintah akan mengkaji pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Wacana pelonggaran PSBB demi memulihkan ekonomi sudah muncul sejak awal Mei lalu. Wacana itu makin menguat setelah Kementerian Koordinator Perekonomian membuat skenario hidup normal setelah pandemi. Dari dokumen yang beredar, pemulihan ekonomi akan dimulai awal Juni nanti. 

Sejumlah ancang-ancang sudah mulai dijalankan. Beberapa di antaranya melonggarkan aturan larangan mudik, membuka transportasi umum dan mengizinkan masyarakat di bawah 45 tahun untuk kembali bekerja. 

Berita Terkait : Jokowi Dorong Kementerian Segera Belanjakan Anggaran

Rencana pelonggaran ini menuai polemik di masyarakat. Menanggapi perdebatan itu, Jokowi memberikan penjelasan rinci mengenai wacana ini. Dalam video tanya jawab yang dibikin Biro Pers Istana, Presiden Jokowi memastikan, pemerintah masih mengevaluasi angka dan fakta di lapangan sebelum memutuskan pelonggaran. 

Menurut Jokowi, pemerintah akan sangat hati-hati dan tak ingin keliru dalam membuat keputusan. Tapi, pemerintah juga melihat kondisi masyarakat sekarang ini. Seperti warga yang terkena PHK, atau tak berpenghasilan lagi lantaran usahanya tutup. Banyak yang mengeluh dengan kondisi ini termasuk Pemda. “Kalau sekarang ini, semuanya mengeluh,” kata Jokowi. 

Pemda mengeluh lantaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurun drastis. Ada yang menurun 30 persen ada juga yang sampai separuhnya. Penurunan terjadi karena retribusi menurun akibat aktivitas masyarakat yang menurun. 

Berita Terkait : Meski Angka Covid Masih Kecil, Jokowi Minta Pemda Kalteng Jangan Leha-leha

Melihat kondisi ini pemerintah ingin masyarakat produktif dan tetap aman dari corona. Menurut Jokowi, ini yang disebut berkompromi atau berdampingan dan berdamai dengan corona. Apalagi kalau merujuk informasi dari Badan Kesehatan Dunia (WHO), corona tak akan hilang meski kurva sudah melandai. “Yang penting masyarakat produktif dan aman dari Covid-19,” ujarnya. 

Jokowi menekankan, berdamai itu bukan berarti menyerah. Tetapi menyesuaikan diri. Masyarakat tetap beraktivitas dengan protokol kesehatan yang ketat. Seperti menjaga jarak, cuci tangan dan mengenakan masker. Nah agar masyarakat bisa beraktifitas ini pemerintah akan mengatur agar kehidupan berangsur-angsur kembali berjalan normal dengan melihat berbagai fakta di lapangan. 

“Saya tekankan, keselamatan masyarakat tetap harus menjadi prioritas. Ini jangan dibenturkan sebagai sebuah pilihan, ini bukan dilema,” ungkapnya. 

Berita Terkait : Jokowi Sudah Senyum, Marahnya Sudah Hilang?

Jokowi menjelaskan, kehidupan pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah. Itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru. Meski tak akan mencabut PSBB, pemerintah akan berangsur-angsur membuka kembali sektor usaha yang tutup. Tentu dengan protokol kesehatan ketat agar tidak menimbulkan risiko meledaknya wabah. Misalnya restoran bisa mulai buka tapi isinya mungkin hanya 50 persen, jarak antarkursi diperlonggar, jarak antarmeja diperlonggar. 

Apakah tidak khawatir dengan munculnya gelombang kedua? Jokowi yakin tidak akan terjadi jika protokol kesehatan dijalankan dengan ketat. “Tetap menjaga jarak, tetap mencuci tangan sehabis kegiatan, tetap memakai masker, kuncinya di situ,” tuntasnya. 

Pengamat kebijakan publik UI, Agus Pambagyo, mengingatkan, krisis saat ini adalah krisis kesehatan yang menyebar jadi krisis ekonomi. Untuk mengatasinya, yang pertama dibereskan adalah soal krisis kesehatan. Baru benahi ekonomi. Tanpa membereskan yang pertama, krisis akan terus semakin parah dan makin susah membereskannya. [BCG]