RMco.id  Rakyat Merdeka -
Empat tahun berjalan, sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM) tidak bisa dipandang remeh. Koperasi telah tumbuh sebagai wadah usaha yang mampu memberdayakan ekonomi rakyat dan UMKM menjadi sendi yang menguasai perekonomian negara.Koperasi tumbuh dan berhasil mengambil bagian dalam sistem ekonomi yang demikian kompleks dan modern.

Program Reformasi Total Koperasi yang digulirkan Kementerian Koperasi dan UKM sejak 2015 telah mereformasi paradigma dan cara mengambil kebijakan untuk menumbuhkan dan mengembangkan koperasi. Koperasi tidak lagi menjadi alat politik dan hidup dalam buaian bantuan, tapi koperasi diarahkan sebagai sebuah usaha yang harus hidup dan berkembang secara mandiri dan berkualitas. Peningkatan kualitas koperasi berdampak terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan angka kemiskinan.

Kini, kita bisa melihat banyak koperasi bertransformasi menjadi entitas usaha berskala besar. Hidup dalam kompetisi bersama usaha swasta, berjalan secara profesional, modern namun tetap dalam tujuan pemberdayaan anggota koperasi. Kospin Jasa Pekalongan, salah satunya. Koperasi pertama sebagai penyalur KUR (Kredit Usaha Rakyat). Kospin Jasa juga menjadi koperasi pertama yang berhasil mencatatkan anak usahanya PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi (JMA Syariah) di Bursa Efek Indonesia pada 2018. Koperasi  Kar y awan Telkomsel (Kisel) di Jakarta yang merupakan contoh koperasi modern yang telah memiliki 5 anak perusahaan bergerak di 3 sektor bisnis utama, yakni Sales  & Channel, General Services, dan Telco Infrastructure Services.

Kisel telah membuka 11 kantor wilayah dan 42 kantor cabang. Di samping itu, KWSG atau Koperasi Warga Semen Gresik adalah salah satu koperasi yang berkembang menjadi lembaga multibisnis. Saat ini KWSG memiliki berbagai unit bisnis, yaitu pabrik fiber cement “Gress Board”, Ritel & Resto, Unit Simpan Pinjam, Perdagangan Umum, Ekspedisi dan Perdagangan Bahan Bangunan.

Berita Terkait : Darmadi Dorong BUMN Perkuat UMKM, Koperasi dan Swasta

Koperasi besar lainnya adalah dari Pasuruan, Jawa Timur, yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Sidogiri Indonesia yang anggotanya lebih dari 16.000 orang. Koperasi Sidogiri mempunyai 278 kantor cabang di Indonesia dan juga Malaysia.
 

Pemberdayaan UMKM
Peranan UMKM di perekonomian nasional terhitung cukup besar. Bahkan, UMKM telah menjadi arus baru kekuatan perekonomian nasional. Jumlah pelaku UMKM saat ini sebanyak 59,69 juta unit dengan rincian sebagai berikut: usaha mikro sebanyak 58,9 juta, usaha kecil sebanyak 716,8 ribu, usaha menegah sebanyak 65,5 ribu dan usaha besar sebanyak 5,03 ribu. Pada tahun 2018, sebanyak 99,9 persen UMKM, penyerapan tenaga kerja mencapai 97 persen (diolah dari: BPS Juni 2018). UMKM menyumbang hingga 60,34 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).


Dalam rangka mendorong pengembangan pelaku UMKM untuk naik kelas, telah dikembangkan pula program Kewirausahaan Nasional (GKN), melalui antara lain: Pemasyarakatan Kewirausahaan, Pelatihan Kewirausahaan, Magang Kewirausahaan, Bantuan Wirausaha Pemula dan Pendampingan Kewirausahaan. Kewirausahaan terus menerus dikampanyekan untuk memperkuat budaya penciptaan lapangan kerja bukan lagi pencari kerja.


Kebijakan mendukung peningkatan daya saing UMKM dilakukan dari berbagai aspek. Dari aspek pembiayaan, pemerintah tetap menjalankan program KUR. Realisasi KUR di tahun 2018 mencapai Rp 120,08 triliun atau 97,21 persen dari target Rp 123,8 triliun, dengan jumlah debitor mencapai 4,44 juta. Sementara, realisasi penyaluran KUR sejak Agustus 2015 hingga 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp 334,22 triliun dengan debitor berjumlah 13,89 juta orang. Dan tahun 2019 ditetapkan plafon KUR Rp 140 triliun.

Berita Terkait : Pameran Virtual UMKM Terbesar, Pertamina Hadirkan Ratusan Mitra Binaan


Sejak 1 Januari 2018, suku bunga KUR turun dari 9 persen menjadi 7 persen efektif per tahun. Dari total realisasi itu, skema KUR mikro mendominasi sebanyak 61,34 persen, KUR Kecil 38,18 persen dan KUR TKI sebanyak 0,48 persen. Sejauh ini tercatat dua koperasi yang berhasil menjadi penyalur KUR, yakni Kospin Jasa Pekalongan dan Koperasi Obor Mas di NTT. Di samping itu, lewat skema Dana Bergulir bagi KUMKM pada tahun 2018 ditargetkan penyaluran Rp 1,2 triliun.


Sebagai wujud keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha pemula atau biasa disebut Wirausaha Pemula (WP), Kementerian Koperasi & UKM juga sudah berkomitmen memberikan bantuan lewat KUR sejak 2010. Program tersebut diberikan, dalam rangka membudayakan jiwa kewirausahaan di kalangan masyarakat melalui pemberian bantuan modal awal pemerintah kepada WP (perorangan).
Sampai dengan Desember 2018, program WP ini telah diberikan kepada 1.952 orang dengan nilai Rp 23,803 miliar. Sementara, dari Agustus 2015-Desember 2018, nilai bantuan dana mencapai Rp 220,58 miliar kepada 18.430 WP di seluruh Indonesia.

Keluhan pengusaha UMKM terhadap tarif pajak yang cukup besar juga telah direspons pemerintah. Sejak 1 Juli 2018, tarif Pajak UMKM diturunkan dari 1 persen menjadi 0,5 persen bagi Koperasi dan UMKM dengan omzet Rp 4,8 miliar. Dari sisi peningkatan kualitas produksi, Kemenkop UKM juga menyelenggarakan Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Produk KUKM (HaKI). Pada tahun 2018 direncanakan sebesar 2.500 KUMKM dan telah direalisasikan sebanyak 2.546 KUMKM terdiri dari 357 KUMKM Sertifikasi ISO/HACCP/PIRT; 1.515 KUMKM Sertifikasi Merek/ Indikasi Geografis; 118 KUMKM difasilitasi Sertifasi Halal; dan 556 KUMKM difasilitasi Sertifikasi Hak Cipta.
Aspek legalitas juga turut dipikirkan. Untuk itu, Kemenkop UKM menghadirkan kebijakan fasilitasi Pembuatan Akta Koperasi Bagi Usaha Mikro Kecil dalam rangka memberikan legalitas, kepastian hukum, bekerjasama dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Pada tahun 2018 telah mampu direalisasikan sebanyak 668 akta. Fasilitasi Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) sejak tahun 2015-2018 telah diterbitkan 312.421 IUMK.


Tak ketinggalan, fasilitasi bagi UKM untuk berpartisipasi di event pameran dalam negeri berskala internasional, nasional dan kedaerahan serta event pameran luar negeri. Realisasi fasilitasi Promosi dan Pameran Dalam Negeri Tahun 2018 mencapai 703 UKM dari target 700 UKM. Kegiatan fasilitasi pameran dalam negeri menghasilkan nilai transaksi sebesar Rp 37,72 miliar atau sebesar 3,79 kali dari nilai pagu anggaran fasilitasi pameran dalam negeri.

Baca Juga : Barcelona Vs Girona, Koeman Ubek-ubek Racikan


Pasar rakyat yang menjadi program prioritas Kementerian Koperasi dan UKM sejak tahun 2015 – 2018 telah membangun Pasar Rakyat oleh Koperasi di Daerah Pedesaan, Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan sebanyak 247 unit pada 246 Kab/Kota di 34 Provinsi. Khusus untuk tahun 2018 telah direvitalisasi pasar rakyat sebanyak 51 unit pada 51 Kab/ Kota di 29 Provinsi melalui Dana Tugas Pembantuan.[TIM]