KLHK Bersama Pemprov Kalsel Perkuat Resort KPH Cegah Karhutla

Bambang Hendroyono
Klik untuk perbesar
Bambang Hendroyono

RMco.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah terus memperkuat Resort Based Management Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai solusi permanen pencegahan dan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) saat memasuki musim kemarau.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono saat rapat virtual bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan seluruh pemangku kepentingan, Rabu (20/05). 
 
Berdasarkan hasil evaluasi kejadian karhutla 5 tahun terakhir, Bambang menyampaikan desain implementasi resort KPH sebagai solusi permanen pencegahan dan penanganan karhutla.

“Resort Based Management yaitu perlunya unit tapak dan kehadiran petugas di lapangan, dan unit ini merupakan perpanjangan tangan dari KPH”, ucap Bambang, Sabtu (23/05) 

Dalam rapat tersebut, Bambang menekankan pentingnya pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan pemberian akses legal apabila areal tersebut berada di dalam kawasan hutan melalui perhutanan sosial, dan dilakukan pendampingan agar areal tersebut, dapat dipulihkan kembali sehingga menjadi produktif. 

Berita Terkait : KLHK Perbanyak Kantor Resor KPH Antisipasi Karhutla

Walaupun pada tahun 2020 belum ada hotspot di Kalimantan Selatan, Sekjen KLHK menyampaikan bahwa sinergi personil di tingkat tapak, Brigdalkarhut KPH, Penyuluh Kehutanan, Polhut KPH, IUPHHK-HTI/IU Perkebunan, Bakti Rimbawan, BabinkamTibmas (Polri), Babinsa (TNI), Perangkat Desa, Masyarakat Peduli Api (MPA) dalam melakukan antisipasi karhutla di tingkat tapak dengan penguatan resor KPH, kegiatan operasional KPH dan Desa serta pemulihan ekosistem gambut diharapkan bisa menjadi solusi permanen dalam mengatasi karhutla berbasis tapak di Kalimantan Selatan. 

Pembangunan dan pengembangan resort KPHP dimulai dengan pengadaan sarpras resort, penguatan personil dan penyiapan kelembagaan Desa. 

Selain itu, desain implementasi pencegahan karhutla dengan pemulihan ekosistem gambut dan kegiatan operasional KPH dan Desa, yaitu pengelolaan hutan oleh KPH bersama masyarakat, pengembangan usaha produktif dilakukan sebagai penanganan yang tepat dan permanen dalam upaya pencegahan dan pengendalian karhutla di Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan Peta Wilayah Kerja KPH, karhutla terjadi antara lain pada KPH Pulau Laut, KPH Kayu Tangi dan KPH Balangan. Selain itu, sepanjang 5 tahun terakhir ditemukan kejadian karhutla berulang pada Areal Penggunaan Lain (APL), KSA/KPA Asam-Asam, dan Hutan Produksi berbatasan dengan Areal Penggunaan Lain (APL). 

Berita Terkait : KLHK Perkuat KPH Cegah Karhutla Tapak

Ia juga menyampaikan sembilan langkah pengendalian karhutla berbasis tapak (KPH) yaitu penguatan kelembagaan KPH, penguatan SDM, penguatan kapasitas dan peran serta masyarakat, pemberian akses legal dalam kawasan hutan, peningkatan sarana dan prasarana, pencegahan karhutla, rehabilitasi hutan lahan dan pemulihan ekosistem gambut, pelepasan kawasan hutan menjadi APL sesuai program Tora dan penegakkan hukum.

Dalam rapat virtual ini, Sekjen KLHK juga menyampaikan tentang Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) sebagai salah satu upaya pencegahan karhutla. 

TMC dimaksudkan menambah curah hujan untuk membasahi lahan gambut, mengisi kanal, embung dan kolam retensi. Beberapa wilayah di Provinsi Kalimantan (Barat, Tengah, Timur, dan Selatan) diusulkan untuk dilakukan TMC sebagai upaya pencegahan karhutla tahun 2020.

Upaya antisipasi karhutla di tingkat tapak dilakukan secara terintegrasi. Pemerintah Daerah (Pemda) provinsi/kabupaten/kota Kalsel juga mendukung penuh penguatan resor KPH.  

Baca Juga : Mahfud MD: Kalau Terpaksa Halal Bi Halal Dengan Keluarga Inti Saja

Berdasarkan evaluasi penangaan karhutla tahun lalu dan bersamaan dengan langkah-langkah yang sedang dilakukan secara progresif saat ini, Pemda berharap semoga di tahun 2020 tidak ada menemukan kebakaran hutan lagi di kawasan-kawasan yang sudah tertangani tahun lalu. 

“Pemda dan stakeholders Kalsel optimis dengan sinergi yang kuat, mampu mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan,” pungkasnya. 

Sementara mewakili Gubernur Kalsel, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Abdul Haris, menyampaikan bahwa telah dilakukan beberapa persiapan pencegahan karhutla mulai dari persiapan personil, peralatan, koordinasi lintas instansi terkait, patroli, pemasangan baliho, spanduk dan pembagian pamflet.  

“Patroli dilakukan setiap hari, pemasangan baliho dan spanduk di lokasi strategis dan pembagian pamflet kepada masyarakat disekitar lokasi kebakaran hutan juga telah dilakukan,” lapor Haris.[FIK]