Dukung KPK, Wamendes Budi Arie Minta Kasus BLT Dana Desa Diusut Tuntas

Wakil Menteri Desa PDTT Budi Arie Setiadi (Foto: Instagram)
Klik untuk perbesar
Wakil Menteri Desa PDTT Budi Arie Setiadi (Foto: Instagram)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi mendukung penuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mengusut dugaan penyelewengan bansos selama pandemi Covid-19.

“Kami siap bekerja sama dengan KPK untuk mengusut tuntas kasus bansos. Terutama, BLT Dana Desa,” kata Budi Arie, Sabtu (30/5).

Budi Arie menjelaskan, aplikasi JAGA BANSOS yang diumumkan Ketua KPK Firli Bahuri pada Jumat (29/5),  gak ubahnya seperti gayung bersambut. Aplikasi tersebut ditujukan untuk menampung pengaduan penyelewengan bansos, selama pandemi Covid-19.

Berita Terkait : Mendes Surati Kepala Desa Yang Lamban Tangani BLT Dana Desa

Ia mengungkap, temuan dugaan penyelewengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang diperolehnya, antara lain bersumber dari hasil sidak sebelum Lebaran di daerah Purwakarta, Jawa Barat.

BLT-DD diduga dipotong oleh perangkat desa, sehingga ada masyarakat yang hanya mendapat Rp 50 ribu atau 100 ribu per bulan. Padahal seharusnya, tiap keluarga penerima BLT-DD memperoleh uang tunai Rp 600 ribu tiap bulan, selama tiga bulan, terhitung April sampai Juni 2020.

“Ini juga kami tekankan, bahwa penyelewengan BLT-DD akan ditangani aparat hukum. Semua BLT DD pasti di-audit penggunaannya. Siapa yang bertanggung jawab, pasti akan berurusan dengan aparat hukum," tegas Budi Arie.

Berita Terkait : BLT Harus Nyiprat Ke Warga Desa Sebelum Lebaran

Menurutnya, untuk menghindari penyelewengan perangkat desa, masyarakat harus bersama mengungkap data secara terbuka. Daftar penerima bansos harus dipasang di kantor desa, atau di kawasan yang mudah dilihat masyarakat.

Jika ada perangkat desa yang tidak transparan, maka diduga kuat ada upaya untuk menyelewengkan bansos.

Kemendes PDTT juga memiliki hotline atau mekanisme pengaduan terkait penyelewengan dana BLT-DD

Baca Juga : Larangan Ngobrol Di KRL Bakal Susah Diterapkan

Berdasarkan data Kemendes PDTT, pada April 2020, terkumpul 2.654 pengaduan. Dari jumlah tersebut, pengaduan mengenai BLT-DD mencapai 23,4 persen. BLT-DD dikeluhkan tidak tepat sasaran, tidak merata, belum dicairkan, adanya pemotongan oleh perangkat desa, dan minimnya informasi umum tentang BLT-DD.

“Data pengaduan itu bisa kita sinergikan. Sehingga, ada kerja sama Kementerian dengan penegak hukum. Kita harus lindungi hak-hak rakyat, yang dirampas oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," pungkas Budi Arie. [HES]