Dorong Dinas Dan Koperasi Aktif Ingatkan Pelaku UMKM Balikin Pinjaman

LPDB-KUMKM Himpun Tunggakan Lama Dana Bergulir

Direktur Utama LPDB-KUMKM Braman Setyo dalam Rapat Rapat Koordinasi Pengalihan Dana Bergulir Tahun 2019 di Cirebon, Jawa Barat. (Foto Dwi Ilhami/Rakyat Merdeka)
Klik untuk perbesar
Direktur Utama LPDB-KUMKM Braman Setyo dalam Rapat Rapat Koordinasi Pengalihan Dana Bergulir Tahun 2019 di Cirebon, Jawa Barat. (Foto Dwi Ilhami/Rakyat Merdeka)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Dalam perjalanannya, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) kesulitan menghimpun dana bergulir 2000-2007 yang telah disalurkan ke 12.257 koperasi di seluruh Indonesia. Menurut Direktur Utama LPDB-KUMKM Braman Setyo, dari potensi dana yang dikembalikan Rp 1,2 triliun, hingga 8 Februari 2019, baru kembali Rp 900 miliar, pada 8 Februari ini.

"Sisanya sekitar Rp 300 miliar akan terus dikumpulkan di berbagai daerah di mana koperasi yang telah mengakses dana bergulir di periode 2000-2007," terang Braman dalam acara Rapat Koordinasi Pengalihan Dana Bergulir Tahun 2019 di Cirebon, Jawa Barat pada Selasa lalu (12/2).

Untuk itu, dalam kesempatan rapat koordinasi, pihaknya menargetkan mampu mengalihkan dana lebih dari Rp 2,5 miliar dari 40 koperasi yang diundang dalam acara itu.

Pengalihan itu maksudnya adalah sejumlah dana di rekening penampung, yaitu koperasi, dialihkan ke rekening LPDB-UMKM. Sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.99 Tahun 2008. Tentang pedoman Pengelolaan Dana Bergulir: duit itu merupakan solusi pembiayaan bagi koperasi dan UMKM yang sifatnya dipinjamkan. Jadi harus dikembalikan lagi. Selanjutnya, LPDB akan menyalurkan lagi dana tersebut.

"Dana yang telah dialihkan ke rekening LPDB, akan dikembalikan lagi sebagai akses tambahan modal pembiayaan bagi para koperasi maupun pelaku UMKM. Sehingga koperasi dan UMKM bisa terus bertumbuh dan berkontribusi bagi ekonomi nasional," ucapnya.

Dia juga tak henti-hentinya mendorong dinas-dinas koperasi di kabupaten/kota agar lebih aktif memberikan informasi khusus bagi koperasi yang mendapat dana bergulir di periode 2000-2007 untuk mengembalikan dana tersebut.

Baca Juga : Pemprov DKI Jual Masker Murah, Satunya Cuma Rp 2.500

"Terutama dinas dan perbankan, juga dapat membantu proses pengalihan dana yang masih di rekening penampungan atas nama koperasi ke rekening LPDB. Jadi koperasi yang sudah lunas dan masih berjalan dengan baik dapat kembali mengakses pembiayaan LPDB-KUMKM tentunya dengan bunga yang sangat murah," cetus Braman.

Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM kota Cirebon Yati Rohayati mengimbau, bagi para koperasi yang telah mengakses dana bergulir periode 2000-2007 untuk mengalihkan dananya.

"Kalau pinjamnya kan cepat, tapi mengembalikannya memang yang agak sulit. Tapi kami di dinas terus mengingatkan kepada koperasi untuk menuntaskan kewajibannya, supaya bisa mudah akses pembiayaan lagi. Karena pembiayaan di LPDB lebih murah dibanding dengan perbankan," katanya.

Yati menambahkan, potensi koperasi usaha produk unggulan di Cirebon mulai dari kain batik, makanan minuman hingga wisata lainnya sangat besar untuk dikembangkan melalui kemudahan akses permodalan dari LPDB.

Untuk di Jawa Barat per 8 Februari, dana yang sudah dialihkan mencapai Rp 22,7 miliar atau 11 persen dari total plafon yang beredar di Jabar sebanyak Rp 204 miliar.

Kepada Rakyat Merdeka, Ketua Koperasi Simpai Kahuripan asal Purwakarta Mahpudin (57), menceritakan penyebab macetnya pengembalian atau pengalihan dana bergulir itu. Koperasi binaannya mendapat akses dana bergulir periode 2000-2007 di tahun 2004.

Baca Juga : Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sukseskan Program Prioritas Nasional

Saat itu, koperasinya mendapat akses pembiayaan hingga Rp 100 juta. Dana tersebut digunakan untuk modal kerja bagi para anggota koperasi yang merupakan pelaku usaha keripik simping (bawang). Sekitar 60 persennya itu dipinjam untuk usaha modal kerja keripik. Sisanya 40 persen untuk simpan pinjam anggota lainnya.

Saat ini, pihaknya sudah mengembalikan dana bergulir tersebut sebesar Rp 50 juta atau setengahnya pada 2010. Sisanya sebesar Rp 50 juta masih macet.

"Itu dia, yang namanya pinjaman sudah lama, dan waktu aliran dananya waktu saya belum jadi ketua. Saya jadi ketua di tahun 2006. Kesulitannya mencari data anggota koperasi yang pinjam, kan ada yang masih usaha ada yang tidak, ada yang masih hidup ada yang sudah meninggal," curhatnya.

Dalam rapat koordinasi tersebut, dia ingin tahu solusi terkait pengembalian sisa dana yang belum dipenuhi.

"Ya ingin coba cari tahu dan minta solusi, apa bisa dicicil atau nanti gimana? Karena gimana pun juga koperasi ini kan masih berdiri dan menjadi penopang buat para anggotanya yang juga pelaku usaha," cetusnya.

Braman menyebut, dana yang masih sulit dikembalikan memang ada kebijakan tersendiri untuk menanganinya. Hal itu katanya, akan dibicarakan lebih lanjut dalam rapat direksi di LPDB-KUMKM.

Baca Juga : Cegah Corona, Pegawai Kemendes PDTT Wajib Cek Kesehatan

"Ada beberapa opsi kemungkinan yang bisa dilakukan di antaranya restrukturisasi dengan perbaikan kredit misalnya penurunan bunganya, atau jangka waktunya. Kalau ada yang macet ditanya kesulitannya apa, pendekatan lah pokoknya," terang Braman.

Hal tersebut penting, mengingat kalau ada koperasi yang berpotensi, jika kredit atau pengembalian dananya diperbaiki, menjadi peluang bagi LPDB untuk memberikan akses permodalan lagi bagi koperasi tersebut.

"Dengan bunga yang murah mulai dari 4,5 persen sampai 7 persen siapa yang nggak mau ditawarin pinjaman LPDB, apalagi syaratnya fleksibel. Kalau dulu harus ada jaminan segala macam, kalau sekarang yang penting koperasinya lancar usaha baik, mudah saja akses ke LPDB," pungkasnya.

Tahun ini, LPDB menargetkan penyaluran dana bergulir hingga Rp 1,5 triliun. Target ini naik dari tahun sebelumnya mencapai Rp 1,2 triliun, di mana sekitar 80 persen dana telah disetujui dan siap dicairkan tahun ini. Dan tahun ini, LPDB menargetkan dana yang dialihkan mencapai Rp 20 miliar kembali ke rekening LPDB dari rekening penampungan atas nama koperasi. [DWI]