RMco.id  Rakyat Merdeka - Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 70 Tahun 2020, Pemerintah resmi menempatkan dananya sebesar Rp 30 triliun kepada empat bank BUMN. Kebijakan ini diharapkan mampu menambal likuiditas perbankan yang seret akibat pandemi Covid-19. 


Penempatan dana tahap pertama adalah sebesar Rp 30 triliun selama paling lama 6 bulan sesuai Pasal 7 No.70/PMK.05/2020. Hal itu ditegaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangan persnya, kemarin secara virtual. 


Ia menjelaskan, Menkeu akan menempatkan uang negara pada bank umum. Dan untuk tahap ini adalah empat bank milik pemerintah. Yaitu BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN.


Ia bilang, pihaknya telah mengirimi surat kepada Gubernur Bank Indonesia (BI) perihal penggunaan dana pemerintah yang ada di Bank Sentral, yang kemudian dipindahkan kepada empat bank pelat merah tersebut.
"Tujuannya seperti Presiden Jokowi tekankan, langkah ini khusus untuk mendorong ekonomi dan sektor riil agar kembali pulih. Dalam hal ini kami akan melakukan perjanjian kerja sama dengan para CEO bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), sementara untuk Menteri Keuangan diwakilkan oleh Dirjen Perbendaharaan," jelasnya.


Bank umum nasional yang menerima harus mematuhi dua larangan. Antara lain dilarang menggunakan dana ini untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN), dan tidak boleh digunakan dalam transaksi atau pembelian valuta asing.

Baca Juga : Amanda Manopo, Keceplosan Pernah Nikah


“Tujuannya khusus mendorong ekonomi dan sektor riil agar kembali pulih. Ini agar bank segera dan terus mengakselerasi pemberian kredit dan berbagai upaya pemulihan sektor riil,” ucap Sri Mulyani.


Dana yang ditempatkan di bank BUMN ini nantinya menggunakan mekanisme deposito. Pemerintah juga tetap akan memperoleh bunga dengan nilai 80 persen dari suku bunga acuan berlaku, atau BI 7-day (Reverse) Repo Rate di level 4,25 persen.


Menurut dia, tingkat suku bunga ini cukup rendah, sehingga dapat membantu perbankan menyalurkan kredit. Kebijakan ini nantinya bakal dievaluasi sebelum diperluas pada bank umum lainnya. “Ke depannya pemerintah membuka peluang agar bank umum yang sehat dan memiliki kemampuan mendorong sektor riil bisa ikut serta,” tuturnya.


Direktur Utama BRI sekaligus Ketua Himbara Sunarso menyambut baik langkah tersebut. Penempatan ini diyakininya akan memperkuat likuiditas BRI. Sehingga dapat mendukung penuh pemerintah dalam upayanya percepatan pemulihan ekonomi di Indonesia.


“BRI berkomitmen atas dana yang diterima tersebut akan mampu me-leverage ekspansi kredit, setidaknya tiga kali untuk mendorong sektor riil. Utamanya UMKM,” ucap Sunarso dalam keterangan resminya kepada Rakyat Merdeka.

Baca Juga : Infrastruktur Kebal Corona


Ia lalu mensimulasi, misalnya BRI mendapat jatah Rp 10 triliun dari penempatan dana pemerintah, maka pihaknya setidaknya harus menyalurkan kredit menjadi Rp 30 triliun. Ia pun mengaku komit mencapai lebih dari itu. 


“Kami punya target segmen UMKM yang mendukung sektor pangan. Baik pertanian maupun pendukung industri pertanian. Demikian pula sektor distribusi dan fasilitas kesehatan. Fokus paling besar ke pangan,” ujarnya.


Di tengah kondisi yang menantang saat ini, tercatat likuiditas BRI masih berada pada kondisi yang ideal. Hal itu terlihat dari rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) BRI berada di kisaran 90 persen serta Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) berada di atas batas minimum sebesar 100 persen.


Senada, Direktur Utama BTN Pahala N Mansury, berkomitmen, pihaknya akan ekspansi tiga kali dari jumlah yang ditempatkan di BTN. Dan fokus 40 persennya disalurkan ke KPR subsidi.


"Karena di saat yang sama, saat ini juga tengah berjalan paket stimulus ekonomi jilid kedua, di mana BTN diberikan kepercayaan untuk menyalurkan rumah subsidi sebesar 146 ribu dengan total nilai penyaluran sebesar Rp 18-20 triliun hingga akhir 2020," imbuhnya di Jakarta, kemarin.

Baca Juga : Keluarga Korban SJ812 Tetap Menunduk Sedih


Sementara, Direktur Utama Bank Mandiri Royke Tumilaar mengatakan, pihaknya akan ekspansi di daerah yang punya kesempatan untuk pertumbuhan utamanya adalah di daerah wisata.


"Menuju normal baru, diharapkan wisata akan segera mungkin dibuka. Kami akan fokus di sana. Selain itu, juga sektor perdagangan dan sektor lain yang menjadi tumpuan sektor UMKM bisa cepat pulih," terangnya.


Meski begitu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengingatkan selanjutnya akan menjadi tugas berat bagi Bank Himbara sebagai bank pelaksana, untuk menentukan bank peserta dalam menjaga likuiditas perbankan.


“Kemudian BI dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) tetap harus mengawasai penggunaan dana tersebut, sehingga tak menjadi beban bagi bank BUMN. Karena tugas bank BUMN pun sudah berat dan banyak. Jangan ditambah tugas lain yang sebenarnya bukan kewajiban mereka,” tegasnya kepada Rakyat Merdeka. [DWI]