RMco.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi memberi peringatan keras kepada para pembantunya, yang dinilai lambat dalam menangani wabah Covid-19 dan dampaknya terhadap perekonomian nasional.

Jokowi mengeluh, belanja kementerian yang belum maksimal. Padahal, situasi saat ini darurat. Akibatnya, jumlah uang beredar mandek. Konsumsi masyarakat seret.

"Saya lihat laporan masih biasa-biasa saja. Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya. Karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat nanti akan naik," tegasnya dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Kamis (18/6).

Rekaman sidang itu baru diunggah di akun Youtube Sekretariat Presiden hari ini, Minggu (28/6).

Berita Terkait : Negara Apresiasi Perjuangan Tenaga Kesehatan

Jokowi pun menyentil Kementerian Kesehatan yang diamanatkan anggaran Rp 75 triliun. Namun, yang dibelanjakan baru 1,53 persen.

Dengan tegas, Jokowi pun langsung meminta kementerian yang dipimpin Terawan Agus Putranto itu untuk segera mengeluarkan anggaran, dengan penggunaan yang tepat sasaran. Apalagi, belakangan juga muncul keluhan soal pembayaran tunjangan untuk tenaga kesehatan, pejuang Covid-19 di garda terdepan.

"Pembayaran tunjangan untuk dokter, dokter spesialis, tenaga medis, segera keluarkan. Belanja-belanja untuk peralatan segera dikeluarkan. Ini sudah disediakan Rp 70-an triliun, coba. Uang beredar di masyarakat, jadinya ke-rem ke situ semua," paparnya dengan nada jengkel.

Jokowi juga menyoroti soal bantuan sosial atau bansos untuk masyarakat, yang belum mencapai 100 persen. "Bansos yang ditunggu masyarakat, segera keluarkan. Kalau ada masalah lakukan tindakan-tindakan lapangan. Meskipun sudah lumayan, tapi baru lumayan. Ini extra ordinary. Harusnya 100 persen," kritiknya.

Berita Terkait : Marahnya Jokowi Ternyata Ada Gunanya

Mantan Walikota Solo ini juga menyinggung sektor UMKM. Menurut dia, sektor usaha itu saat ini menunggu bantuan pemerintah.

"Jangan biarkan mereka mati dulu, baru kita bantu. Nggak ada artinya itu. Berbahaya sekali, kalau perasaan kita nggak ada apa-apa. Berbahaya sekali," sindir Jokowi.

Jokowi meminta semua hal yang berkaitan dengan ekonomi, harus diprioritaskan. Tujuannya, agar tak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). "Jangan sudah PHK gede-gedean, duit serupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita. Hanya gara-gara urusan peraturan, urusan peraturan. Ini extra ordinary," tegas Presiden lagi.

Jokowi pun menyebut, saat ini tak ada perkembangan atau progres yang signifikan. Dia pun menyatakan siap, jika para menteri memintanya menerbitkan perpu untuk memperlancar proses pengeluaran anggaran itu.

Berita Terkait : Terawan Terbitkan Protokol Kesehatan Perjalanan di Bandara dan Pelabuhan, Ini Isinya

"Kalau perlu Peraturan Menteri, silakan. Kalau perlu Perpres, Perppu, silakan. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya," tandas Jokowi. [OKT]