RMco.id  Rakyat Merdeka - Memasuki musim kemarau, Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar bergerak cepat untuk mengatasi dan pencegahan terjadinya Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah daerah.  

Presiden Jokowi meminta adanya solusi permanen dalam penanganan karhutla di daerah yang rawan terbakar.

Hal itu disampaikan Siti usai Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus)  bersama Menko Polhukam, Mahfud MD dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Gugus Tugas Covid- 19, Doni Monardo tentang Antisipasi Karhutla Periode Puncak Kemarau Tahun 2020 di Jakarta, Kamis (2/07).

"Pencegahan dan penanganan karhutla terus dilakukan. Presiden minta supaya ada solusi permanen dalam penanganan karhutla," kata Siti.

Saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan modifikasi cuaca dengan merekayasa hujan. Langkah ini dilakukan sebagai salah satu upaya mencegah karhutla di sejumlah wilayah.

"Kita melakukan modifikasi cuaca dengan merekayasa hujan, sehingga gambut selalu basah dan dapat mencegah kebakaran," kata Siti

Menurutnya, angkah modifikasi cuaca merupakan salah satu cara penyelesaian dari permasalahan karhutla di Indonesia. 

Berita Terkait : TMC Riau Klaim Berhasil Kurangi Api Di Hutan

Selain itu, KLHK juga telah melakukan pengendalian operasi terpadu sejak 2015 hingga posko-posko di lapangan dan penegakan hukum

"Penyelesaian dalam pengendalian operasional terus dilakukan bersama sama di lapanhan. Namun, tetap ada unsur-unsur lain yang mesti kita lakukan sebagai solusi permanen," katanya.

Siti menyebut solusi permanen itu bisa dengan melakukan analisis iklim, cuaca, udara serta langkah-langkah lainnya untuk melakukan rekayasa dengan teknologi. 

Apalagi, selalu ada parameter yang sensitif terhadap kebakaran pada setiap kondisi curah hujan dan musim kemarau.

Termasuk kualitas udara serta keseimbangan air di lapangan tepatnya melalui neraca air.

Sebab, pada hakikatnya kondisi neraca air itulah yang kemudian dapat menjadi tuntunan untuk melangkah dalam melakukan modifikasi cuaca dan membuat gambut basah.

"Termasuk pakai teknologi satelit serta metode cara menghitungnya supaya lebih maksimal dalam pencegahan karhutla," kata dia.

Baca Juga : Tenang, Kunci Pasien Covid-19 Cepat Sembuh

Ia mengatakan, langkah modifikasi cuaca tersebut juga disebar di sejumlah  titik-titik tertentu, di antaranya Sumatera, yakni meliputi Riau, Sumatera Selatan serta Jambi.

Kemudian, akan dilanjutkan KLHK, di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat sembari melihat perkembangan di Kalimantan Timur atau Kalimantan Selatan.

Puncak Kemarau Juli Hingga Oktober 

Sementara Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan,  karhutla diperkirakan bisa terjadi saat puncak musim kemarau antara Juli hingga Oktober 2020.

"Kita harus mengantisipasi dan melakukan langkah-langkah koordinatif untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan," kata Mahfud.

Mantan Anggota DPR ini menegaskan, bahwa bencana karhutla tidak boleh dilupakan atau diabaikan di masa pandemi wabah corona. 

"Kami tadi sepakat keduanya harus dihadapi secara serius, tidak boleh sampai terjadi karena kita fokus pada Covid-19 lalu melupakan ancaman karhutla," katanya.

Baca Juga : Pasien Sembuh Di Flat Isolasi Mandiri Sebanyak 145 Orang

Hingga tahun 2015 kata Mahfud, karhutla tidak hanya menjadi perhatian masyarakat saja , tapi juga menjadi sorotan dunia internasional. Salah satunya, Singapura.

"Protes bukan hanya dari dalam, tapi negara tetangga selalu protes. Sampai-sampai Singapura mengeluarkan Undang-undang Anti Asap pada 2015 sebagai bentuk protes karena Indonesia diangggap tidak mampu menyelesaikan karhutla," kata Mahfud MD.

Namun sejak awal 2016, begitu kasus karhutla 2015 selesai, Presiden selalu memimpin sendiri rapat antisipasi karhutla, termasuk yang sekarang ini sebelum virus corona.

Sehingga sejak 2016 sampai sekarang hampir tidak ada protes-protes dari forum-forum internasional kepada Indonesia akibat karhutla, seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Oleh karena itu, pemerintah terus bergerak cepat mencegah dan menangani bencana karhutla secara permanen. Sehingga tidak ada lagi yang protes baik di dalam maupun  negara tetangga. [FIK]