RMco.id  Rakyat Merdeka - Kabar dari Bank Dunia yang menaikkan status Indonesia menghibur hati Presiden Jokowi. Wajah Jokowi yang beberapa waktu terakhir terlihat murung, karena pandemi corona kini sudah terlihat tenang dan tidak marah-marah lagi.

Perubahan suasana hati itu terlihat saat Jokowi berpidato di acara Peringatan 100 Tahun Institut Teknologi Bandung (ITB), kemarin. Jokowi memberikan sambutan secara virtual dari Istana Merdeka, Jakarta. Sementara acara digelar di kampus ITB, Bandung. 

Jokowi mengawali pidatonya dengan mengucapkan selamat. Lalu, ia mengajak keluarga besar ITB untuk terus berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Dengan menciptakan SDM yang unggul serta menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi rakyat. 

Di tengah pidatonya, Jokowi lalu menyisipkan kabar dari Bank Dunia yang dirilis awal bulan ini. Lembaga keuangan dunia yang biasa kasih utangan itu, baru saja menaikkan peringkat Indonesia satu tingkat dari sisi pendapatan per kapita. Indonesia yang tadinya berstatus negara berpendapatan menengah bawah (lower middle income country) menjadi negara berpendapatan menengah atas (upper middle income country). 

Berita Terkait : Ikut Berduka, Jokowi Kenang Sekda DKI Sebagai Rekan Kerja Yang Baik

Menurut Jokowi, status baru ini layak disyukuri. Harapannya bisa menjadi penyemangat agar bisa terus naik kelas. “Ini sebagai sebuah peluang agar negara kita Indonesia terus maju, melakukan lompatan kemajuan agar kita menjadi negara berpenghasilan tinggi dan berhasil keluar dari middle income trap,” papar Jokowi, sambil tersenyum. 

Bukan cuma Jokowi yang senang. Sebelumnya para menteri pun ikutan gembira saat merespons  data dari Bank Dunia itu. Mereka menganggap data dari Bank Dunia itu sebagai kabar baik. Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, salah satunya. Dia ikut gembira dan mengaku terkejut dengan data tersebut. Apalagi diumumkan di tengah pandemi seperti sekarang. 

Untuk diketahui, awal Juni lalu Bank Dunia menilai Indonesia sudah naik kelas. Pendapatan perkapita bruto atau Gross National Income (GNI) per kapita RI naik dari 3.840 dolar AS menjadi 4.105 dolar AS per tahun pada akhir 2019. 

Dari data itu, Bank Dunia menganggap Indonesia bukan lagi masuk dalam daftar negara lower middle income. Bank Dunia pun memberikan status baru kepada Indonesia yaitu kelompok negara berpenghasilan menengah ke atas alias upper middle income pada Rabu (1/7). Kini Indonesia sejajar dengan negara-negara berpendapatan menengah atas lainnya, seperti Thailand dengan GNI per kapita 7.260 dolar AS, disusul Malaysia 11.200 dolar AS, dan China 10.410 dolar AS.  

Berita Terkait : Biar Transparan, Jokowi Dukung BPK Periksa Anggaran Penanganan Corona

Bank Dunia membuat 4 klasifikasi negara berdasarkan GNI per capita. Pertama, negara dengan status low income country yakni dengan PDB per kapita kurang dari 1.035  dolar AS setahun. Kedua, lower middle income yakni dengan PDB per kapita per tahun antara 1.036-4.045 dolar AS.

Ketiga adalah upper middle income seperti yang sekarang disematkan kepada Indonesia, yakni dengan 4.046-12.535 dolar AS per tahun. Terakhir, atau kasta paling tinggi adalah high income country atau negara-negara maju dengan PDB per kapita di atas 12.535 dolar AS per tahun.

Apa dampak status baru ini untuk ekonomi Tanah Air? Wakil Direktur Indef, Eko Listiyanto mengatakan, secara umum status tersebut menunjukkan pendapatan per kapita kita meningkat. Artinya ada progres dalam pembangunan yang dijalankan pemerintah. Karena semakin naik semakin bagus.  

Di mata investor, kabar ini juga bisa jadi positif. Karena menunjukkan daya beli rakyat meningkat dan bisa membuka peluang pasar baru. Hanya saja, kata dia, status baru ini bukan tanpa konsekuensi. Ada dampak negatif dari kenaikan peringkat ini. 

Berita Terkait : Jokowi: Pilkada Harus Terapkan Protokol Kesehatan, Jangan Ditawar

Menurut dia, bantuan-bantuan dari lembaga donor internasional akan berkurang. Karena pembangunan di Indonesia sudah on the track bisa meningkatkan perekonomian. Bantuan dari negara maju untuk negara berkembang pun akan berkurang. Termasuk juga berbagai macam insentif. 

"Alokasi bantuan akan lebih sedikit. Dan akan lebih banyak ke negara-negara di Afrika dan Latin," kata Eko saat dikontak Rakyat Merdeka, tadi malam. 

Senada disampaikan Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE), Piter Abdullah. Menurut dia, status baru tersebut tak mengubah apa-apa dan tidak berdampak terhadap perekonomian. Namun,  status baru tersebut harus disyukuri karena itu menjadi indikator adanya perbaikan di perekonomian nasional. [BCG]