RMco.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah sedang menyelesaikan peraturan terkait Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dengan beberapa kementerian atau lembaga lainnya. Aturan ini, diharapkan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat .

"Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) ini ada aspek ekonominya, yaitu dari karbon. Masyarakat harus diberi tahu menanam pohon bisa mendapat keuntungan ekonomi dari karbon. KLHK harus selalu hadir untuk masyarakat di dalam dan sekitar hutan", ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya saat peninjauan sekaligus supervisi kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) ke Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Majalengka, Jawa Barat, Sabtu (4/07).

Apalagi di masa pandemi Covid-19 ini,  hingga masa transisi menuju akhir wabah corona, Siti menyebut kegiatan RHL dapat menjadi sarana kerja masyarakat, sehingga  bisa mendapatkan penghasilan.

Berita Terkait : Pemerintah Miliki 3 Modal Kekuatan

RHL yang dilakukan melalui  vegetatif, penanaman pohon atau melalui kegiatan konstruksi sederhana bangunan konservasi tanah dan air, seperti dam penahan juga gully plug sebagai penjagaan tebing dari longsor dan erosi besar.

Plt Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) Hudoyo menyatakan, bahwa upaya RHL terus dilakukan di masa pandemi.

Seperti di Pulau Jawa. RHL telah dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2015-2019 adalah seluas 354.183 hektare (Ha,) yang terdiri dari RHL di dalam kawasan hutan (lindung dan konservasi) seluas 79.667 Ha, dan RHL insentif di luar kawasan hutan seluas 274.515 Ha, melalui kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) sebanyak 2.407 unit (78,8 juta batang), Kebon Bibit Desa (KBD) sebanyak 57 unit (3,4 juta batang), serta bibit dari persemaian permanen sebanyak 60,4 juta batang, dan bibit produktif sebanyak 5,1juta batang.

Baca Juga : Warganya Hilang, Pengadilan AS Denda Iran Rp 20 Triliun

"Upaya menangani lahan kritis ini akan sangat  berpengaruh terhadap menguatnya daya dukung DAS dan mengurangi kejadian bencana hidrometeorologi," ujar Hudoyo.

Selain itu, untuk pemulihan lahan kritis di Pulau Jawa mendesak untuk  dilaksanakan, baik dilakukan secara fisik melalui kegiatan RHL dan pembuatan bangunan sipil teknis, maupun dengan membangun kesadaran dan peran masyarakat, pemerintah daerah dan swasta.

"Upaya RHL ini juga terbukti dapat menyerap tenaga kerja. Kegiatan-kegiatan dalam upaya pemulihan lahan kritis tahun 2020 di BPDASHL se-Jawa akan menyerap sebanyak 1,38 juta Hari Orang Kerja (HOK) dengan nilai sebesar Rp 110,9 miliar. Nilai tersebut, akan menjadi penerimaan langsung bagi masyarakat sekitar lokasi kegiatan," ujar Hudoyo.

Baca Juga : Menristek: Pandemi Membawa Berkah Bagi Kemajuan Riset Dan Teknologi Indonesia

Beberapa kegiatan RHL KLHK juga dilakukan untuk mendukung program pembangunan prioritas diantaranya seperti penghijauan di Destinasi wisata Borobudur dan New Yogya Airport International, Kulonprogo.

Kemudian terkait potensi ekowisata di Kabupaten Majalengka, Anggota Komisi IV DPR, Sutrisno meminta agar lebih dikembangkan lagi.

Sebelumnya, KLHK telah menyetujui untuk pembukaan 29 kawasan wisata konservasi (taman nasional, taman suaka alam, dan suaka margasatwa) secara bertahap di seluruh Indonesia dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan bagi para wisatawan yang berkunjung. [NOV]