RMco.id  Rakyat Merdeka -
Disiplin menerapkan protokol  kesehatan sangat penting untuk mencegah terpapar Covid. Protokol kesehatan seperti menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, menghindari kerumunan sosial atau hindari acara ngumpul dan ngobrol dalam jarak dekat, harus dibiasakan.

Termasuk dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang akan digelar pada bulan Desember 2020. Para kepala daerah juga diajak membuat gerakan bagi masker secara masif. 

Demikian diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, saat memberi arahan dalam acara Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Provinsi Papua yang digelar di Swiss-belhotel Papua, Jayapura, Jumat (10/7).  

Berita Terkait : Dana Cekak, 3 Pilkada di Provinsi Lampung Terancam Gagal Digelar

Menurut Mendagri, protokol kesehatan jadi kunci dalam menyukseskan pilkada di tengah pandemik. Karena itu sangat penting bagi jajaran KPU memberi arahan-arahan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tentang pentingnya penggunaan masker. 

"Penggunaan masker sangat penting. Kalau ada pemilih yang positif, petugasnya jangan ambil resiko. Gunakan baju astronot (APD) itu, supaya tidak tembus sama sekali. Gunakan masker. Kalau bisa N95, kalau tidak ada surgical mask. Tapi harus sama face shield," katanya.

Mendagri juga mengingatkan agar penggunaan masker jangan sekadar disosialisasikan. Tapi diimplementasikan. Pun, sosialisasi harus melibatkan banyak pihak. Seperti di Papua misalnya, sosialisasi bisa dilakukan lewat jalur adat, jalur ormas dan jalur struktur pemerintahan.

Berita Terkait : Mendagri Minta Pemda Sosialisasikan Penerapan New Normal

"Semua harus bergerak agar rakyatnya pakai masker, tapi kita bertahap sosialisasi. Bahkan ada daerah yang membuat perda dengan sanksi, tapi jangan sanksi pidana kurungan, denda boleh, denda sosial. Kemarin saya ke Gowa, bupatinya itu betul-betul serius sekali. Beliau buat gerakan sejuta masker," ujarnya.

Mendagri berharap, gerakan bagi satu juta masker seperti yang dilakukan Bupati Gowa bisa diikuti kepala daerah di Papua. Bagikan masker ke masyarakat sebanyak jumlah populasi penduduknya.  Mendagri berjanji, bila ada yang menginisiasi itu dirinya bakal datang langsung melaunching gerakan bagi masker.

Mendagri menambahkan, new normal life bukan hanya berlaku pada kehidupan ekonomi. Tapi juga berlaku dalam kehidupan politik. Maka Pilkada tahun ini harus diikuti protokol kesehatan. Salah satunya wajib menggunakan masker bagi penyelenggara, pengawas, maupun pemilih pada saat pemungutan suara. 

Baca Juga : Telkomsel Luncurin Paket Data Terjangkau Untuk Perguruan Tinggi

Kerumunan sosial juga kata Mendagri tidak boleh terjadi. Maka pada tahap-tahap seperti pendaftaran yang biasanya bawa rombongan besar, dan berkonvoi, jangan lagi dilakukan. Harus dibatasi, hanya pendaftar saja dan beberapa orang timnya yang jumlahnya terbatas.

"Kemudian pada saat kampanye, tidak boleh ada kampanye akbar. Kampanye kalau di ruangan saya sudah smpaikan maksimal 50 orang dan tidak boleh ada konvoi di luar, dan ramai-ramai di luar. Pertemuan  50 orang dalam jaga jarak," ujarnya. [DIR