Ditargetkan Dongkrak Nilai Tambah Pada Perekonomian Nasional

Menteri Rini: PTPN Bakal Bertransformasi Jadi BUMN Agrikultur Modern

Menteri BUMN Rini Soemarno, di sela acara Lokakarya Nasional & Deklarasi Transformasi Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara di Jakarta, Kamis (21/2). (Foto: Istimewa)
Klik untuk perbesar
Menteri BUMN Rini Soemarno, di sela acara Lokakarya Nasional & Deklarasi Transformasi Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara di Jakarta, Kamis (21/2). (Foto: Istimewa)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menegaskan, transformasi yang sedang berjalan di PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Grup harus bisa mendorong perseroan menjadi “Indonesia Modern Agriculture Company”, yang mempekerjakan talenta-talenta terbaik negeri dengan produk-produk yang berkualitas. 

Untuk itu, proses transformasi di PTPN pun senantiasa diikuti dengan upaya peningkatan kompetensi SDM di semua lini.

"Selain itu, Kementerian BUMN bersama manajemen PTPN juga terus berupaya menguatkan kondisi keuangan perusahaan. Hal ini didukung dengan penerapan teknologi yang modern dan efisien, meningkatkan riset dan pengembangan, serta mendorong terciptanya berbagai inovasi bisnis lainnya. Termasuk, melakukan kerja sama strategis, baik dengan BUMN dan swasta," kata Menteri Rini di sela acara Lokakarya Nasional dan Deklarasi Transformasi Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara di Jakarta, Kamis (21/2). 

PTPN Grup merupakan Holding Perkebunan yang telah berdiri sejak 2014 dengan luas area perkebunan sekitar 800 ribu hektar (data 2017). Lokasinya tersebar di pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Saat ini, jumlah karyawan PTPN tercatat mencapai 115 ribu orang.

Baca Juga : Gapero: Dampak Kenaikan Cukai Rokok Terasa Bulan ini

"Transformasi dilakukan dengan beberapa langkah utama yang berfokus kepada komoditas perkebunan strategis nasional seperti kelapa sawit, karet, gula, teh, kopi dan kokoa. PTPN juga sedang mengembangkan industri hilir yang berbasis komoditas utama dan berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan nasional seperti minyak goreng dan biofuel/green diesel," terang Rini.

Selain itu, PTPN juga terus meningkatkan produktivitas melalui penerapan Industri 4.0 di operasional perusahaan, menjalankan praktek-praktek operasional perkebunan yang berkelanjutan, hingga meningkatkan ekspor produk perkebunan yang berkualitas kepada pangsa pasar regional dan global. 

Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara Dolly P. Pulungan menambahkan, melalui proses transformasi tersebut, PTPN ditargetkan mampu memberikan nilai tambah kepada perekonomian nasional. Antara lain, dengan berkontribusi sebesar Rp 37 triliun kepada GDP Indonesia setiap tahunnya, dan berkontribusi sebesar Rp 3 triliun kepada devisa dari ekspor setiap tahunnya.

"PTPN Grup juga akan berperan aktif dalam ketahanan energi melalui program green diesel (B20 – B100), dengan memaksimalkan sinergi dengan BUMN bidang energi. Kami pun senantiasa meningkatkan kompetensi petani dan produktivitas perkebunan rakyat,  dengan memberi berbagai pelatihan dan pendampingan. Serta menyediakan lapangan kerja dari sektor hulu sampai hilir perkebunan," ujar Dolly.

Baca Juga : Corona Bikin GMF Kebanjiran Order

Jokowi Wacanakan Pemberian Lahan

Pada kesempatan yang sama, perwakilan Serikat Pekerja PTPN bersama Menteri BUMN dan Dirut Holding Perkebunan Nusantara diterima Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka di Jakarta. Presiden ingin mendengar langsung persoalan-persoalan yang dihadapi para pekerja perkebunan di Indonesia. 

Presiden Jokowi bersama Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara Dolly P. Pulungan (kanan Presiden), menerima perwakilan Serikat Pekerja PTPN di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (21/2). (Foto: Istimewa)

Pada momen ini, Presiden Jokowi mendorong PTPN untuk lebih meningkatkan lagi kesejahteraan para pekerja Holding Perkebunan Nusantara yang tersebar di seluruh Tanah Air. Salah satunya, dengan mewacanakan program pemberian lahan kepada tiap pekerja PTPN yang telah bekerja lebih dari 10 tahun. 

Misalkan, pekerja tersebut berhak memperoleh lahan seluas 1.000 meter persegi di area PTPN yang menjadi area kerja para pekerja. 

Baca Juga : Rumah Wijaya Diharapkan Bisa Lahirkan Pemimpin dan Pemikiran Baru

Adapun status lahan dimaksud adalah hak milik. Di sertifikatnya harus terdapat catatan, apabila lahan akan dilepas di kemudian hari oleh pekerja, maka harus dijual kembali kepada PTPN. Kendati demikian, Presiden meminta agar usulannya tersebut dikaji dan dirumuskan terlebih dahulu oleh Menteri BUMN. [HES]