RMco.id  Rakyat Merdeka - Tak cuma insentif, Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaa Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemenkes Prof dr Abdul Kadir, Ph.D, Sp.THT-KL (K), MARS menjelaskan, santunan juga diberikan kepada tenaga kesehatan (nakes).

Santunan sebesar Rp 300 juta per orang ini diberikan ke nakes yang meninggal karena terpapar Covid-19 serta memberikan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan, termasuk dokter yang mengikuti penugasan khusus residen, dokter yang mengikuti Program Internsip Dokter Indonesia, dokter yang mengikuti Pendayagunaan Dokter Spesialis, dan tenaga kesehatan yang mengikuti Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat, dan relawan yang ditetapkan oleh Kemenkes.

Berdasarkan KMK Nomor 392 Tahun 2020, santunan kematian diberikan kepada tenaga kesehatan yang meninggal karena terpapar Covid-19 setelah proses pengusulan dan verifikasi, dan pembayaran diberikan secara langsung kepada ahli waris tenaga kesehatan yang mendapatkan santunan kematian.

Berita Terkait : Data Kemenkes: 101 Nakes Gugur Karena Covid-19, 88 Sudah Terima Santunan

“PPSDM bersama Menteri Kesehatan telah menyampaikan santunan kematian kepada ahli waris tenaga kesehatan yang gugur dalam tugas di beberapa daerah antara lain Surabaya, Bandung, Semarang, Makassar, Solo dan lain-lain,” terangnya.

Pengusulan Santunan Kematian sebagaimana disebutkan dalam KMK Nomor 392 Tahun 2020, dilakukan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan mengusulkan santunan kematian berdasarkan hasil verifikasi kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan melalui email bppsdmkcovid19@gmail.com atau ppsdmkcovid19@yahoo.com.

Pengusulan santunan kematian tersebut dengan melampirkan soft file format pdf berupa; Pertama, penetapan atau surat tugas pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, pimpinan institusi kesehatan atau penetapan Kemenkes. Kedua, hasil laboratorium RT-PCR atau rapid test yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan yang bersangkutan positif/reaktif Covid-19.

Berita Terkait : Panen Padi Di Lahan Program Percepatan Tanam Kementan

Ketiga, surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang. Keempat, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tenaga kesehatan yang bersangkutan dan ahli waris serta Kartu Keluarga (KK), Kelima berupa surat keterangan ahli waris dari lurah/kepala desa.

Keenam, fotokopi buku rekening bank ahli waris dan yang terakhir melampirkan surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dibuat oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan dengan dibubuhi meterai Rp 6.000.

“Surat usulan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan kepada tim verifikasi. Usulan santunan kematian dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikator Kementerian Kesehatan yang selanjutnya hasilnya disampaikan kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan,” jelas Prof Kadir.
 Selanjutnya