RMco.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memastikan pemerintah serius ingin membubarkan 18 lembaga. Pengumumannya menunggu waktu yang tepat saja.

Menpan RB Tjahjo Kumolo mengatakan, rencana pembubaran lembaga itu memang harus direalisasikan untuk menghindari pemborosan kewenangan sekaligus meningkatkan efisiensi keuangan negara di tengah seretnya keuangan negara akibat Covid-19.

Baca Juga : Melalui FGD, Fadel Gali Pandangan Akademisi dan Birokrat Soal Haluan Negara

“Ada saat yang tepat untuk menyampaikannya. Tidak lama lagi akan diumumkan lembagalembaga mana saja yang akan dibubarkan,” ungkap Tjahjo dalam keterangannya, kemarin.

Mantan anggota Komisi I DPR itu mengatakan, membubarkan lembaga negara tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sebab, ada beberapa lembaga non-struktural diatur berdasarkan Undang-Undang. “Harus ada proses panjang revisi undang-undang dan harus menyampaikan dahulu ke DPR,” katanya.

Baca Juga : PBB: Myanmar Hapus Desa-desa Rohingya dari Peta

Sementara, Tenaga ahli Utama Kantor Staf presiden (KSP), Donny Gahral adian mengatakan, saat ini pemerintah masih mengkaji rencana pembubaran lembaga.

Dia memberikan pertimbangan-pertimbangan lembaga yang sedang dibidik untuk dibubarkan. Antara lain, lembaga itu memiliki fungsi dan tugas yang bisa dintegrasikan ke kementerian yang sudah ada.

Baca Juga : PSBB Jakarta, LIB Gelar Medical Workshop 2020 Secara Virtual

Selain itu, lembaga itu dibentuk dengan dasar peraturan presiden. “Lembaganya apa saja, kita belum bisa menyampaikannya karena masih dalam kajian,” kata Donny, kemarin.
 Selanjutnya