RMco.id  Rakyat Merdeka - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menggerebek tempat penampungan calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ilegal alias non prosedural di Apartemen Bogor Icon, Gedung Alphine, Cimanggu Bogor, Jawa Barat, Jumat (17/7) malam. Sebanyak 19 CPMI pun dievakuasi untuk diamankan.

"Hari Jumat ,17 Juni 2020, BP2MI mendapatkan telepon dari masyarakat melalui layanan Crisis Center, terkait adanya dugaan rencana pengiriman PMI non prosedural ke Thailand, yang dilakukan PT Duta Buana Bahari, yang beralamat di Semarang," jelas Benny, di Jakarta, Sabtu, (18/7).

Benny tak buang waktu, begitu mendengar laporan dari masyarakat. Dia langsung memimpin rapat persiapan, dan melakukan penggerebekan ke Apartemen Bogor Icon Gedung Alphine Bukit Cimanggu, Bogor.

Baca Juga : Dihadapan Pengusaha Jamu, Mendag Beberin Cara Genjot Ekspor

Setelah dilakukan pengecekan di kamar nomor 18 lantai 12 apartemen, ada 2 CPMI yang berada di kamar tersebut. Lalu, setelah dilakukan pendalaman, ditemukan lagi 17 CPMI yang terdapat di 3 kamar terpisah.

Salah satu kamar dihuni oleh 3 CPMI perempuan, sehingga total CPMI yang ditampung di apartemen tersebut berjumlah 19 CPMI. Terdiri dari 3 perempuan dan 16 laki-laki.

Benny mengatakan, belasan PMI non prosedural ini rencananya akan diberangkatkan ke Thailand, oleh dua perusahaan yang berbeda. Yakni PT Duta Buana Bahari dan PT Nadies Citra Mandiri. Kedua perusahaan ini tidak terdaftar secara resmi.

Baca Juga : Tok! Pemerintah Blokir IMEI Gadget Ilegal

Berdasarkan pengecekan yang dilakukan BP2MI, kedua perisahaan tersebut tidak memiliki Surat Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dari Kementerian Ketenagakerjaan. Total, ada 318 perusahaan yang memiliki izin SIP3MI.

 "Ke-19 calon PMI ini dijanjikan untuk bekerja di sektor perhotelan dengan gaji  Rp 10 hingga 20 juta per bulannya. Mereka juga wajib membayar uang Rp 25 juta kepada perusahaan, dan dijanjikan akan diberangkatkan dalam waktu dua minggu," jelas Benny.

Untuk mengusut kasus ini, BP2MI akan bekerja sama dengan Bareskrim Polri. Selain itu, para calon PMI ini juga menjalani pemeriksaan Covid 19, dan setelah melakukan rapid test pada Sabtu (18/7) pagi.

Baca Juga : Absen di AS, Halep Incar Trofi Italia Open

"Para calon PMI bukan kita laporkan, tapi kita mintai keterangan. Setelah proses pemeriksaan rampung, belasan CPMI ini akan dikembalikan ke daerah asal mereka di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Para calon PMI ini adalah korban yang harus dilindungi hak-haknya. Saya sudah katakan, mereka adalah warga negara VVIP. BP2MI akan melindungi mereka dari ujung rambut hingga ujung kaki," papar Benny.

"Hukum harus ditegakkan kepada perusahaan-perusahaan yang mengirimkan tenaga kerja secara ilegal. Perlu dilakukan konsolidasi antar pihak dan pembenahan dari hulu dan tata kelola penempatan pekerja migran, sebagai salah satu bentuk perlindungan kepada CPMI," tutup Benny. [HES]