Bantu Selesaikan Masalah Sinyal Dan Depo

Menhub Pastikan LRT Beroperasi Akhir Maret

Kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) rute Velodrome-Kelapa Gading memasuki Stasiun Velodrome Jakarta, Senin (25/2). Kementerian Perhubungan menyatakan, moda transportasi modern ini akan dioperasikan bulan depan. (Sumber : ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/ama).
Klik untuk perbesar
Kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) rute Velodrome-Kelapa Gading memasuki Stasiun Velodrome Jakarta, Senin (25/2). Kementerian Perhubungan menyatakan, moda transportasi modern ini akan dioperasikan bulan depan. (Sumber : ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/ama).

RMco.id  Rakyat Merdeka - Hampir seluruh pembangunan fasilitas kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jakarta rute Kelapa Gading-Velodrome Rawamangun sudah tuntas. Namun, pengoperasiannya terus tertunda.

Awalnya mau digunakan untuk transportasi Asian Games tahun lalu. Kemudian beberapa kali dijanjikan. Tapi selalu molor. Terakhir akhir Februari 2019. Ini pun bakal molor lagi.

Melihat hal itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meyakinkan masyarakat Jakarta, LRT akan beroperasi komersial pada akhir Maret mendatang.

Seperti terlihat dalam pantauan Rakyat Merdeka, seluruh Stasiun dan Depo LRT telah terbangun. Stasiun Kelapa Gading, Stasiun Velodrome, Stasiun Equestrianestrian, Stasiun Pulomas, dan Stasiun Boulevard Selatan telah rampung dan sudah bisa digunakan. LRT Jakarta yang dibangun PT Jakarta Propertindo (Jakpro) ini secara kasat mata memang selesai. Tetapi masih ada sejumlah kendala yang belum diselesaikan.

Sebenarnya, target LRT Jakarta sepanjang 5,8 kilometer ini sebelumnya akan beroperasi Agustus 2018. Kemudian mundur Desember 2018 dan Februari 2019. Karena ada kendala soal sinyal, Menhub Budi Karya pun turun tangan. Budi memastikanLRT Jakarta fase 1 rute Kepala Gading-Velodrome akan beroperasi pada Maret 2019.

Berita Terkait : Banjir, Sejumlah Rute Bus Trans Jakarta Ini Tidak Beroperasi

“Insyaallah akhir Maret selesai. Karena bagian sinyal dan depo itu yang belum selesai, akhir Maret baru dioperasikan. Tidak ada kendala lain. Jadi kita tunggu konstruksi berkaitan dengan sinyal dan depo selesai,” kata Budi melalui keterangan tertulis yang diterima Rakyat Merdeka.

Diterangkannya, hingga 21 Februari lalu, progres pembangunan LRT Jakarta sebenarnya secara keseluruhan mencapai 99,4 persen. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan PT Jakpro berkaitan dengan penyelesaian konstruksi dan rencana sertifikasi untuk memastikan keamanan dan keselamatan operasional LRT.

“Tim saya sudah berkoordinasi dengan developer-nya itu selesainya kira-kira pertengahan Maret. Setelah itu, kami sertifikasi. Sertifikasi sekitar 1 sampai 2 minggu selesai,” papar Budi. Berdasarkan timeline yang sudah direncanakan, lanjut Budi, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub akan menilai aspek keselamatan atau safety assesment tahap 2 pada 4 Maret 2019.

Kemudian Jakpro akan memproses izin usaha, izin operasi, subsidi atau public service obligation (PSO), penetapan tarif, dan permohonan operasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 11 Maret 2019. Jika proses tersebut berjalan lancar, LRT Jakarta bisa dioperasikan secara komersial pada 18 Maret 2019.

Bagaimana dengan tarif? Pekan lalu, Anies Baswedan menyampaikan belum ada tarif resmi. Namun dia mengungkapkan, tarif berkisar Rp 5.000 sampai 8.000 per orang. Ini berdasarkan rekomendasi dari Dewan Transportasi DKI dan segera dibawa ke DPRD DKI untuk disetujui.

Baca Juga : Deputi Kementerian Perekonomian Apresiasi Kemajuan Proyek RDMP Balikpapan

Mengenai tarif ini, pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) DKI Jakarta, Aditya Dwilaksana mengingatkan, Pemprov DKI harus segera menetapkan besaran tarif. Diingatkannya, LRT butuh subsidi yang mestinya disesuaikan saat awal pembahasan anggaran 2019.

Selain berpengaruh pada besaran subsidi, lambatnya keputusan tarif juga berpengaruh terhadap tiket pembayaran yang harus diintegrasikan dengan kartu perbankan lainnya. Agar masyarakat mau beralih, maka harus dipermudah. Yakni dengan menggunakan satu kartu yang diintegrasikan dengan pembayaran moda lain seperti Transjakarta dan MRT.

“Segera pastikan tarifnya, sistemnya dan lainnya. Sebelum beroperasi, dan wajib disubsidi,” kata Aditya.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik menambahkan, tarif MRT dan LRT harus dibahas terlebih dahulu bersama DPRD sebelum diputuskan. Sebab, tarif itu subsidi dari public service obligation (PSO) yang berasal dari APBD.

“Tarif ini PSO, kan harus persetujuan DPRD. Tidak bisa kalau Gubernur mau umumkan sendiri,” ingat Taufik. Pihaknya tidak akan mempermasalahkan berapa pun besaran subsidi yang akan diberikan untuk pelayanan transportasi umum.

Baca Juga : Telkomsel Perkuat Jaringan Di 5 Lokasi Wisata Super Prioritas

“Semakin banyak subsidi semakin baik. Semakin murah semakin banyak warga yang beralih. Pemprov DKI ada anggarannya,” tandasnya.

Asisten Perekonomian Sekertaris Daerah Sri Haryati mengaku sudah berkirim surat kepada DPRD untuk membahas besaran subsidi MRT dan LRT, Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi LRT dan MRT dalam APBD 2019. Untuk LRT Jakarta menerima subsidi Rp 327 miliar, sedangkan MRT disubsidi Rp 672,3 miliar.

Corporate Communication Manager LRT Jakarta Melisa Suciati menyebut, penetapan tarif rute sepanjang 5,8 kilometer itu sepenuhnya wewenang Gubernur berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 154 Tahun 2017. Dalam Pergub disebutkan, tarif LRT Jakarta diusulkan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan ditetapkan gubernur setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Transportasi DKI dan persetujuan dari DPRD DKI.

“Subsidi yang diberikan oleh Pemprov DKI sudah dijamin dalam Pergub, agar tarif LRT Jakarta terjangkau bagi warga,” katanya. [FAQ]