RMco.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah merencanakan defisit anggaran pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) pada 2021 sebesar 5,5 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi, dalam Pidato Penyampaian RUU APBN 2021 dan Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR Tahun Sidang 2020/2021 di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (14/8).

"Dalam RAPBN Tahun 2021, defisit anggaran direncanakan sekitar 5,5 persen dari PDB atau sebesar Rp 971,2 triliun," kata Jokowi.

Angka defisit pada 2021 itu lebih rendah dibanding defisit anggaran pada 2020, yang diperkirakan mencapai 6,34 persen dari PDB atau setara Rp1.039,2 triliun.

Baca Juga : Azis Syamsuddin Terima Masukan Serikat Pekerja Terkait RUU Cipta Kerja

"Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 169,7 triliun atau setara 6,2 persen APBN. Anggaran tersebut diarahkan terutama untuk peningkatan dan pemerataan dari sisi suplai, serta dukungan untuk pengadaan vaksin," papar Jokowi.

Pemerintah juga berencana untuk meningkatkan nutrisi ibu hamil dan menyusui, balita, penanganan penyakit menular; serta akselerasi penurunan stunting.

Di samping perbaikan efektivitas dan keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional, penguatan pencegahan, deteksi, dan respons penyakit, serta sistem kesehatan terintegrasi.

Dalam pidatonya, Jokowi juga menyampaikan soal anggaran pendidikan pada APBN 2021, yang mencapai Rp 549,5 triliun atau 20 persen dari total anggaran.

Baca Juga : Muenchen Vs Barcelona, Si Kutu Jadi Sorotan

 "Anggaran pendidikan difokuskan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), kemampuan adaptasi teknologi, dan peningkatan produktivitas melalui pengetahuan ekonomi di era industri 4.0," kata Presiden.

Pemerintah akan melakukan reformasi pendidikan melalui transformasi kepemimpinan kepala sekolah, transformasi pendidikan dan pelatihan guru, mengajar sesuai tingkat kemampuan siswa, standar penilaian global, serta kemitraan daerah dan masyarakat sipil.

Untuk menggenjot kemajuan bidang pendidikan, pemerintah juga melakukan penguatan program vokasi dan kartu prakerja, serta penguatan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD).

Efektivitas penyaluran bantuan pendidikan lewat bantuan operasional sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Lembaga Pengelola dana Pendidikan (LPDP) juga diharapkan dapat mengalami peningkatan.

Baca Juga : Ketua MPR Apresiasi Kehadiran Presiden RI

"Peningkatan kualitas sarpras (sarana dan prasarana) pendidikan terutama untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), serta penajaman Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan pendanaan pendidikan tinggi juga diharapkan dapat terus dipercepat," tandas Jokowi. [HES]