RMco.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah tahun ini sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 3,3 triliun untuk membayar uang muka alias down payment (DP) produksi vaksin Corona.

“Sudah tersedia dana untuk down payment pada tahun ini sebesar Rp 3,3 triliun dan seluruh dana yang disiapkan adalah Rp 37 triliun untuk program multiyears,” kata Airlangga, di Jakarta, kemarin.

Jumlah uang muka itu sebelumnya pernah diungkapkan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sebesar Rp 3,8 triliun.

Berita Terkait : Sputnik V Jadi Vaksin Corona Ke-4 Terbanyak Diproduksi Di Dunia

Uang muka pengadaan vaksin akan diberikan ke Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bersama Gavi (aliansi vaksin) dan Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi (CEPI) melalui skema pembiayaan sukarela kepada COVAX Advance Market Commitment (AMC).

Airlangga menambahkan pemerintah sangat fokus untuk segera menghadirkan vaksin Covid-19 di Indonesia guna meredam penyebaran virus yang semakin meningkat setiap harinya.

“Tapi recovery rate Indonesia 71,7, ini lebih tinggi dari global dan kasus fatality rate 42 persen,” jelasnya.

Berita Terkait : Menkes Baru Menjanjikan

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir menambahkan, pengadaan vaksin Covid-19 Sinovac merupakan strategi jangka pendek pemerintah dan untuk kondisi darurat saat ini.

Namun untuk jangka panjang pemerintah akan mengedepankan Vaksin Merah Putih. Dia menyebut harga bahan baku vaksin Covid-19 dari Sinovac pada tahun ini sebesar 8 dolar AS per dosis dan menjadi 6 sampai 7 dolar AS per dosis pada 2021.

“Perhitungan awal kami, vaksin ini harganya 25 dolar AS (Rp 365 ribu) hingga 30 dolar AS (Rp 438 ribu) per orang. Namun Bio Farma sedang menghitung ulang berapa harganya. Nantinya satu orang akan disuntik dua kali dengan jeda 2 minggu,” jelasnya.

Baca Juga : Agar Juara Lagi, Begini Permintaan Joan Mir Ke Suzuki

Erick menilai, opsi tersebut dimaksudkan agar tidak terlalu membebani keuangan negara. Hal ini tak lepas dari sifat vaksin yang hanya bertahan dalam kurun waktu enam bulan sampai dua tahun.

“Kalau semua dibebankan negara kita takut akan memberatkan, maka kita ada usulan orang-orang yang mampu bisa lakukan vaksinasi sendiri tidak perlu meminta gratis. Hal ini masih belum menjadi keputusan, masih proses,” jelasnya.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Bio Farma dan Sinovac Biotech Cina sedang melakukan uji klinis fase tiga vaksin Covid-19. Selain itu Indonesia juga sedang mengembangkan Vaksin Merah Putih. [DIR]