RMco.id  Rakyat Merdeka - Menko Perekonomian sekaligus Ketua Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN), Airlangga Hartarto mengatakan, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta, memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian.

Ini bisa dimaklumi, mengingat Jakarta adalah Ibu Kota Negara yang menjadi pusat bisnis dan industri di Tanah Air. 

“Dalam pembatasan kegiatan selama kurang dari 1 bulan pada Maret lalu, menurunkan pertumbuhan ekonomi kita yang biasanya di angka 5 persen, menjadi hanya 2,97 persen,” sebut Airlangga dalam keterangannya, Kamis (10/9).

Berita Terkait : Airlangga Pastikan, UU Ciptaker Tak Hilangkan Cuti Haid dan Hamil Bagi Pekerja Perempuan

Tidak hanya itu, pembatasan yang masif atau pemberlakuan PSBB penuh pada 9 April sampai akhir Juni lalu, juga berdampak luar biasa. Perekonomian Indonesia terkontraksi sangat dalam, hingga minus 5,32 persen.

“Tapi, dengan diterapkannya PSBB Transisi sejak 5 Juni 2020, dan mulai dibukanya beberapa aktivitas ekonomi, memberikan pengaruh positif dengan mulai membaiknya beberapa indikator makro dan sektoral. Seperti PMI Index, Indeks Kepercayaan Konsumen, dan Penjualan Ritel,” terang Airlangga.

Agar Covid tak semakin menyebar luas, Airlangga menilai perlunya upaya meningkatkan kedisiplinan masyarakat. Sekaligus melakukan pengawasan dan penegakan hukum, terhadap kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat.

Berita Terkait : Airlangga Tunjuk Supriansa Jadi Ketua Bakumham Partai Golkar

“Berdasarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan Covid-19, dilakukan upaya penegakan hukum berupa Operasi Yustisi yang dilakukan TNI, POLRI, SatPol PP,” tambahnya.

Airlangga melanjutkan, pemerintah mengapresiasi langkah sejumlah provinsi yang telah memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan dan industri tetap bisa berproduksi normal, dengan protokol Covid-19. Sehingga, aktivitas ekonomi dan industri mulai meningkat. Terbukti, Indeks PMI Manufaktur menanjak ke level ekspansi di angka 50,8.

"Kami mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jabar yang lebih memilih kebijakan untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) di tingkat kecamatan atau kelurahan. Sehingga, kasus positif Covid 19 bisa ditekan dan aktivitas ekonomi tetap bisa berjalan,”papar Airlangga.

Berita Terkait : Airlangga: Calon dari Golkar Harus Jadi Panutan Dalam Disiplin Protokol Kesehatan

Terkait penyediaan layanan publik di tengah pandemi, pemerintah menjamin ketersediaan layanan publik dengan tetap beroperasinya kantor pemerintahan. Sesuai SE Menteri PAN RB Nomor 67 Tahun 2020 (Perubahan SE Nomor 58/ 2020).

Ketentuan ini memuat pengaturan Sistem Kerja ASN, dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di setiap Kementerian/Lembaga akan mengatur dan menegakkan aturan, terkait pengaturan pegawai yang dapat melakukan WFH dan WFO.

"Untuk pegawai swasta, saat PSBB, dilakukan flexible working hours yang disesuaikan dengan kebijakan pengaturan sistem kerja ASN dan kantor pemerintah. Demikian juga dengan para pegawai BUMN," pungkas Airlangga. [FAQ]