RMco.id  Rakyat Merdeka - Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terus berupaya memberangkatkan 88 ribu calon Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang gagal bekerja ke luar negeri karena pandemi Covid-19.

Mereka harus dipastikan bebas dari Covid-19. Kepala BP2MI Benny Rhamdani menegaskan, pihaknya bakal ketat memeriksa kesehatan masing-masing calon PMI. Sebab, hal itu akan berdampak pada hubungan kedua negara.

Baca Juga : Gandeng PKK, Anies Ajak Warga Terapkan 3 M

"Jangan sampai, ada yang goreng kalau Indonesia malah menyebarkan virus ke negara lain. Itu harus benar-benar diantisipasi,” katanya kapada Rakyat Merdeka, kemarin.

Dia menjelaskan, sejak resmi diumumkan ditemukan kasus positif Covid-19 di Indonesia awal Maret lalu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada 18 Maret 2020 mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor 151 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Baca Juga : 5 Lokasi Layanan Perpanjang SIM Di Jakarta Hari Ini

Tetapi pada 29 Juli 2020, Kemenaker membuka kembali penempatan dengan menerbitkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 294 Tahun 2020. “Penempatan itu fokus di 12 negara. Jadi tidak ada pengaruhnya terhadap kabar tentang 59 negara yang tutup pintu bagi WNI,” katanya.

Menurutnya, negara tidak bisa melarang warga negara yang ingin bekerja di luar negeri. Negara harus memfasilitasi untuk menjaga, agar mereka tidak berangkat melalui jalur tidak resmi. Oleh karena itu, BP2MI juga menyiapkan skema penempatan. Mulai mengirim tenaga-tenaga kerja yang terampil dan profesional.

Baca Juga : Satgas Pertamina Siap Kawal Tender dan Kemitraan Proyek Strategis

“Kami menyiapkan pelatihan-pelatihan, penguatan keterampilan dan mereka harus paham tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan negara setempat, penguasaan bahasa serta kultur dan budaya negara di mana mereka bekerja,” ucapnya.
 Selanjutnya