RMco.id  Rakyat Merdeka - Jenderal (Purn) Luhut Pandjaitan memang tidak ada matinya. Mesti jabatannya tidak berkaitan langsung dengan Corona, dia tetap mendapat tugas dari Presiden Jokowi untuk ikut mengatasi virus asal China itu. Tugas baru buat Luhut ini membuat banyak angkat jempol, ada juga yang geleng-geleng kepala. Luhut lagi...Luhut lagi...

Keputusan menunjuk Luhut disampaikan Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas penanganan Covid-19, Senin (14/9). Jokowi memerintahkan Luhut menurunkan kasus Corona di 9 provinsi dalam waktu dua pekan. Kesembilan provinsi itu adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan Papua. 

Luhut membenarkan mendapat tugas itu. Dia bilang, sasaran kerjanya berupa penurunan kasus baru, penurunan kematian, dan peningkatan angka kesembuhan di 9 provinsi. Sembilan provinsi ini menyumbang 75 persen kasus Covid-19 secara nasional. Selain itu, 8 provinsi selain Papua, dianggap memiliki kontribusi besar ke perekonomian nasional.

Di akun Instagram @luhut.pandjaitan, Luhut membeberkan tiga strategi menjinakkan Corona. Pertama, memaksimalkan peran TNI dan Polri untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan. Kedua, meminta Pangdam dan Kapolda untuk mengecek akurasi setiap data di masing-masing kabupaten dan kota tentang variabel jumlah kasus, jumlah angka kesembuhan, tingkat kematian. Soalnya, ada banyak kasus OTG alias Orang Tanpa Gejala yang masih berada di rumah sakit. "Hal ini saya pikir menghambat kesembuhan pasien yang bergejala berat," ujarnya. 

Baca Juga : Kapolri Diingatkan Tragedi 1998

Ketiga, sinkronisasi data antara Kemenkes dan Dinas Kesehatan di beberapa daerah sehingga tidak ada manipulasi angka di lapangan. "Saya ingin seluruh pimpinan daerah tidak segan mengambil kebijakan dan tindakan yang tegas dan keras untuk mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan, guna mencegah jumlah kasus yang terus bertambah," sebutnya. 

Kenapa Jokowi menunjuk Luhut? Jubir Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito tak menyebut alasan khusus. Dia bilang, pemerintah menunjuk Luhut untuk bekerja sama dengan Kepala BNPB, Doni Monardo dan Kementerian Kesehatan menangani kasus Covid-19 di 9 provinsi tadi. 

Penunjukan ini menjadi kesekian kalinya Luhut ditugaskan di luar tupoksinya. Sebelum ini, Luhut juga ikut ngurusin pembelian senjata. 

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Agus Pambagio menilai keputusan Jokowi itu sepertinya tak lepas dari rekam jejak Luhut dalam membereskan dan menyelesaikan sejumlah pekerjaan. Hanya saja, kalau semua urusan diselesaikan tim ad hoc seperti ini, bisa mendatangkan bahaya. Karena tim bisa menabrak aturan yang ada. 

Baca Juga : Cerai, Mantan Minta Rumah Dan Harley

Selain itu, ia menilai akan terjadi kebingungan dalam eksekusi, terutama antara tim Luhut, Doni Monardo, dan Airlangga Hartarto. Apalagi Luhut tidak pegang jabatan struktural resmi terkait penanganan Covid-19. "Karena terlalu banyak birokrasi dan membuat tim di bawah jadi ragu," cetusnya. 

Epidemiolog dari UI, Pandu Riono menilai, keputusan ini akan membuat penanganan Covid tambah runyam. “Salah perintah dan salah orang. Itu kesalahan yang berulang karena daerah yang paling mengerti,” kata Pandu, kemarin.  

Menurut dia, penanganan ini mestinya dipegang langsung Presiden bersama para kepala daerah. Lembaga ad hoc seperti komite dan satgas sebaiknya dibubarkan. Dengan koordinasi kepala daerah, Jokowi dapat mengetahui langsung situasi penanganan pandemi. Apalagi kepala daerah merupakan orang yang paling mengerti kondisi wilayahnya. 

Urusan teknis seperti pelayanan kesehatan dan bantuan sosial, bisa ditangani langsung Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial. Dalam urusan kesehatan, Pandu menilai Menkes merupakan pejabat yang paling berwenang menangani pandemi sesuai Undang-undang Nomor 6/2018 tentang Kekarantinaan. “Jangan perintahkan kementerian yang tidak ada tupoksinya,” kata Pandu.

Baca Juga : Lokomotiv Plovdiv vs Tottenham, Keok Berarti Selamat Tinggal

Warganet ikut menyoroti keputusan Jokowi ini. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu membayangkan betapa ruwetnya administrasi keuangan negara dalam penanganan Covid-19. Berdasarkan Undang-Undang, penanganan Corona harusnya tugas Menkes. Lalu ditunjuk BNPB, kemudian ditunjuk Menko Perekonomian, dan sekarang ditugaskan Menko Kemaritiman. "Silakan bingung," kicaunya di @msaid_didu. 

Warganet lain menyoroti kenapa Luhut yang ditunjuk. Akun @bayuirawan8080 menjuluki Luhut sebagai menteri segala urusan. "Menteri segala tempat, urusan, dan situasi," kicaunya. [BCG]