RMco.id  Rakyat Merdeka - Komisi V DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) TA 2021 sebesar Rp 149,81 triliun. 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Komisi V DPR atas kerja sama selama ini, khususnya dalam pembahasan panjang RAPBN tahun 2021. 

“Kementerian PUPR berkomitmen melaksanakan tugas dan amanah serta  memperhatikan target yang telah ditetapkan, baik di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana strategis (Renstra) PUPR, Direktif Presiden, Program Strategis Nasional, termasuk aspirasi anggota DPR,” kata Basuki dalam Rapat Kerja antara Komisi V DPR di Gedung DPR, Selasa (15/9).

Berita Terkait : Anggaran Naik, Tapi Target Produksi Kok Malah Turun

Pagu anggaran Kementerian PUPR tahun 2021 akan difokuskan pada 6  program untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dampak Pandemi Covid-19.

Program tersebut, yakni peningkatan ketahanan pangan, pengembangan konektivitas, peningkatan kesehatan lingkungan dan  masyarakat, peningkatan investasi, penguatan jaringan pengaman nasional (Program Padat Karya Tunai, pembelian produk rakyat, pemberdayaan pengusaha lokal), dan terakhir peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Dari total pagu tersebut, PUPR akan mengalokasikan pada pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp 58,55 triliun, konektivitas Rp 53,96 triliun, permukiman Rp 26,56 triliun, perumahan Rp 8,09 triliun, pengembangan sumber daya manusia Rp 563,79 miliar, pembinaan konstruksi Rp 757, 68 miliar, pembiayaan infrastruktur Rp 273,68  miliar, dukungan manajemen Rp 748,20 miliar, pengawasan Rp 101,74 miliar, dan perencanaan sebesar Rp 206,18 miliar. 

Baca Juga : Kami Langsung Nembak

Basuki juga berharap kepada Komisi V DPR terus menjalankan fungsi pengawasan baik dalam pelaksanaan program maupun kegiatan pembangunan infrastruktur di lapangan. 

"Aspirasi DPR akan perhatikan, namun tidak keluar dari Program Strategis Nasional serta Tupoksi Kementerian PUPR. Mohon maaf tidak seluruhnya bisa ditampung karena akan melebihi anggaran yang ada," tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Basuki juga merespons usulan Komisi V DPR terkait program penanganan korban lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur untuk dimasukkan dalam kesimpulan Rapat Kerja. 

Baca Juga : Waskita Raup Kontrak Baru Senilai Rp 9,6 T

Turut hadir Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Jarot Widyoko, Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian, Dirjen Cipta Karya Danis Sumadilaga, Dirjen Perumahan Khalawi A.H, Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Rahman Arief Dienaputra dan Kepala Biro Komunikasi Publik, Endra S. Atmawidjaja [NOV]