RMco.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan perhatian serius dalam penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mulai Tahun anggaran 2021. Penyempurnaan DTKS itu, salah satunya untuk meng antisipasi perluasan sasaran menjadi 60 persen masyarakat dengan pendapatan terbawah.

Di Jakarta, kemarin, Menteri Sosial Juliari  P Batubara mengatakan, pemerintah akan melanjutkan program perlindungan sosial dengan dukungan anggaran sebesar Rp 419,3 triliun. Angggaran ini diarahkan untuk percepatan pemulihan sosial dan mendukung reformasi sistem perlindungan sosial secara bertahap.

Berita Terkait : Mensos: Mohon Kami Dikawal Ya!

Komitmen dan keseriusan dalam reformasi program perlindungan sosial itu tercermin dari alokasi anggaran sebesar Ro 1,2 triliun untuk penyem purnaan kualitas DTKS yang disetujui Komisi VIII dalam rapat Dengar pendapat, Senin (14/9).

“Anggaran ini dialokasikan untuk dua tujuan, yakni penyempurnaan kualitas DTKS dan peningkatan ca kupan DTKS,” kata Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras.

Baca Juga : Kementerian PUPR Janji Perhatikan Aspirasi Anggota DPR

Dalam pengelolaan DTKS tahun 2021, Kemensos menetapkan sasaran warga mis kin mengalami peningkatan, menjadi 60 persen masyarakat dengan pendapatan terbawah. “Presentase tersebut setara dengan 41.697.344 rumah tangga, atau 162.003.487 jiwa,” kata Hartono.

Untuk mengakselerasi hal tersebut, Kemensos sudah memulai tahapan awal penyempurnaan DTKS pada Oktober ini dengan pengadaan hardware/software pendukung DC/DrC/SIKS dan penyiapan prelist DTKS. lalu pada bulan November nanti dijadwal kan mulai proses pengadaan jasa konsultan dan penyiapan prelist DTKS 2021.

Baca Juga : Sambut Pilkada, Semua Jagoan Golkar Wajib Patuhi Protokol Kesehatan

Tahapan ini terus bergerak hingga agustus 2021. Usulan tentang perbaikan DTKS ini mendapat du kungan luas dari segenap anggota Komisi VIII. Dengan kualitas DTKS yang baik, diyakini akan meningkatkan ketepatan sasaran bantuan.

Lebih jauh, reformasi sistem perlindungan sosial secara bertahap sangat penting mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di tahun 2024. [QAR]