RMco.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy kembali menyindir langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tiba-tiba menarik ‘rem darurat’ dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kembali di Jakarta.

Menyitir arahan yang diucapkan Presiden Jokowi, Muhadjir mengatakan, dalam menghadapi pemulihan ekonomi harus pandai memilih kapan menginjak rem dan bermain gas. Diibaratkan sebagai sopir, seorang pemimpin sebelum menginjak rem darurat seharusnya memberitahu terlebih dulu ke para penumpangnya. Begitu pun ketika akan menginjak gas. 

“Yang penting kalau rem jangan mendadak, kasih tahu dulu penumpang kita. Karena kalau remnya mendadak, bisa oleng kendaraan kita. Kalau gas juga jangan tiba-tiba tancap gas. Kalau hilang kendali sangat bahaya untuk kepentingan nasional kita,” kata Muhadjir di Jakarta, kemarin. 

Berita Terkait : Jumlah Kasus Harian Belum Turun, Anies Mantap Perpanjang PSBB

Menurut Muhadjir, pemerintah saat ini tidak bisa hanya mengurusi kesehatan saat pandemi Covid-19. Pemerintah juga harus tetap menjalankan program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dia menekankan, permasalahan ekonomi juga harus diperhatikan dengan seksama, tetapi tetap mengedepankan kesehatan sebagai prioritas. 

“Sekarang kita tidak bisa lagi hanya berkutat mengurusi kesehatan terutama perang lawan Covid-19. Ekonomi juga harus diperhatikan. Seperti arahan Presiden, kita tetap menjadikan kesehatan sebagai prioritas, tapi bukan berarti ekonomi boleh diabaikan,” jelasnya. 

Muhadjir bilang, langkah pemerintah dengan membuat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) agar ekonomi yang sedang hibernasi karena fokus kepada kesehatan tidak mati. Jika ekonomi yang sedang hibernasi itu mati, kata dia, maka akan lebih sulit dijalankan. Selama masih fokus di kesehatan dan jaring pengaman sosial, maka sektor ekonomi harus dihibernasi. 

Berita Terkait : Arief Poyuono Kritik Gubernur DKI Jakarta

Jadi, kata dia, ekonomi seperti pohon yang menghadapi musim dingin, rontokan daun dan ranting yang tak perlu. Yang penting batang dan akar jangan sampai ikut mati sehingga kalau musim Covid-19 habis, bisa mudah bangkit. 

Selain itu, Muhadjir mengakui pemerintah juga menaruh perhatian besar pada isu kependudukan. Terutama mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang maju dan berkualitas demi tercapai Indonesia Emas di tahun 2045. 

“Masa depan suatu bangsa dan negara terletak pada kemampuan dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang maju dan berkualitas. Membangun SDM adalah investasi untuk menghadapi masa depan,” tegasnya. 

Berita Terkait : Camat Kelapa Gading Wafat, Anies Ucapkan Belasungkawa

Dalam pandangannya, kekayaan sumber daya alam (SDA) tidak ada artinya tanpa kualitas SDM yang baik. Karena SDA ada batas jumlah dan waktu. Ia menyebutkan, berdasarkan Hasil Survei Pendudukan Antar Sensus (Supas) tahun 2015, proyeksi penduduk Indonesia pada 2020 akan mencapai 269,6 juta dan pada periode emas 2045 diperkirakan mencapai 309 juta. Saat ini 68,7 persen jumlah penduduk adalah penduduk usia produktif (15-64 tahun). 

Jumlah penduduk usia produktif yang besar, bagi Muhadjir, merupakan peluang dalam menjalankan roda pembangunan yang dikenal sebagai bonus demografi. Grand design pembangunan kependudukan perlu dilakukan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pendekatannya melalui lima pilar, yaitu pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, pengerahan mobilitas dan penataan administrasi kependudukan. “Mari kita wujudkan SDM yang berkualitas, maju, berdaya saing dan berkepribadian,” tandasnya. [DIR]