RMco.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) baru saja merilis Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan.

Di Pasal 2, persyaratan keselamatan sepeda meliputi spakbor, bel, sistem rem, lampu, alat pemantul cahaya berwarna merah, alat pemantul cahaya roda berwarna putih atau kuning, dan pedal. Aturan itu tak mencantumkan penggunaan helm sebagai hal yang wajib dipenuhi.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi menjelaskan, penggunaan helm disesuaikan dengan jenis sepeda yang digunakan.

Berita Terkait : Gowes Langgar Aturan, Sepedanya Bisa Diangkut

Dia menjelaskan, helm lebih diwajibkan untuk sepeda dengan kecepatan tinggi. Sementara, untuk penggunaan sepeda sehari-hari dengan risiko yang lebih rendah tidak diwajibkan.

"Untuk sepeda kepentingan sehari-hari dengan kecepatan tidak cepat itu tidak ada keharusan. Kalau pakai helm lebih baik. Tapi untuk sepeda dengan risiko tinggi, itu wajib, mandatory sifatnya, harus," katanya dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta, Sabtu (19/9).

Begitu juga dengan spakbor. Budi menuturkan, spakbor dikecualikan buat sepeda balap, sepeda gunung, dan jenis sepeda lain sesuai dengan ketentuan peraturan.

Berita Terkait : 6 Bulan Pandemi Covid, Angkutan Darat Tekor Rp 15,9 T

"Kesepakatan kita dalam regulasi itu untuk sepeda dengan kecepatan tinggi atau sepeda yang didesain tidak untuk menggunakan spakbor tidak diwajbikan menggunakan, begitu pun sebaliknya," tuturnya.

Sementara Direktur Sarana Transportasi Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Pandu Yunianto menambahkan, terkait sanksi bagi pesepeda yang melanggar aturan, diserahkan ke pemerintah daerah (pemda). Karena, sepeda masuk dalam kategori kendaraan tidak bermotor.

Menurutnya, sanksi bagi kendaraan tidak bermotor ini mengacu pada UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam aturan itu, pemda dapat menentukan sanksi bagi pengguna kendaraan tidak bermotor.

Berita Terkait : Kemenhub Dukung Keselamatan Pesepeda

"Dalam pasal-pasal tentang kendaraan bermotor dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 dinyatakan bahwa pengaturan untuk kendaraan tidak bermotor itu diserahkan atau didelegasikan kepada daerah," jelas Pandu.

Ke depan, katanya lagi, pemda harus membuat peraturan daerah (perda) untuk pesepeda yang melanggar aturan atau aturan turunan dari Permenhub Nomor 59 Tahun 2020. "Kalau nanti mau atur tata cara lalu lintas, langkah yang harus ditempuh pemda tentunya membuat perda," ujar Pandu.

Dia menegaskan, Permenhub hanya pedoman teknis bagi masyarakat berlalu lintas dengan sepeda di jalan umum. [KPJ]