RMco.id  Rakyat Merdeka - Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kementerian Agama, M. Arfi Hatim menyambut baik rencana pemerintah Arab Saudi, untuk kembali membuka penyelenggaraan umroh secara bertahap.

Arfi berharap, Indonesia masuk dalam daftar negara yang diizinkan pemerintah Saudi, memberangkatkan jamaah umroh.

"Jika Indonesia diizinkan memberangkatkan jamaah, maka kita akan prioritaskan mereka yang tertunda keberangkatannya sejak 27 Februari 2020," kata Arfi. 

Berita Terkait : Ketua MPR Dorong Perwakilan RI Lobi Saudi Agar Indonesia Dibolehkan Kirim Jemaah Umrah

Saat ini, lanjut Arfi, pihaknya terus menjalin komunikasi dan koordinasi melalui perwakilan pemerintah RI di Arab Saudi dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi.Di samping menyiapkan regulasi umroh di masa pandemi. Regulasi ini dibutuhkan, mengingat akhir dari pandemi Covid-19 ini belum diketahui.

Selain itu, negara juga harus hadir dalam rangka memberikan pelayanan, pembinaan, dan pelindungan kepada jemaah umroh.

"Regulasi ini menitikberatkan pada aspek kesehatan dan keselamatan jemaah. Beberapa yang sedang dibahas antara lain terkait penerapan protokol kesehatan, serta batasan usia dan ketentuan tentang penyakit bawaan/penyerta. Termasuk, aturan skema transportasi dan aspek pelayanan lainnya yang diberikan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)," jelas Arfi.

Baca Juga : Hanya Orang Gila Yang Tak Percaya Corona Ada

Pembahasan regulasi ini melibatkan lintas kementerian dan lembaga terkait, terutama Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan,  Kementerian Luar Negeri, dan Satgas Penanganan Covid-19. Serta asosiasi PPIU.

Fokusnya antara lain, kebijakan yang diterbitkan Saudi dalam penyelenggaraan umrah di masa pandemi. Misalnya, apakah Saudi akan menerapkan karantina atau tidak, mekanismenya seperti apa, dan bagaimana ketentuan yang terkait dengan tes bebas Covid-19.

"Hal ini masih dibahas bersama Kementerian Kesehatan dan Satgas. Kita masih kaji dan mempertimbangkan segala risikonya. Kita tidak ingin ada kluster umroh, sekembalinya mereka dari Saudi. Negara harus hadir," tandas Arfi. [DIR]