RMco.id  Rakyat Merdeka - UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR pada Senin (5/10) adalah upaya nyata pemerintah dalam memangkas birokrasi yang berbelit, demi mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih besar.

Hal ini ditegaskan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers bersama UU Cipta Kerja di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Rabu (7/10).

Berita Terkait : RUU Cipta Kerja Beri Jaminan Tenaga Kerja

 “Setiap tahunnya, ada sekitar 3 juta anak muda yang perlu pekerjaan. Apalagi, di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Kebutuhan atas penciptaan lapangan kerja baru sangat mendesak,” kata Airlangga.

UU Cipta Kerja diharapkan dapat membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap). Apalagi, Indonesia memiliki bonus demografi.

Berita Terkait : RUU Cipta Kerja Semoga Tidak Ciptakan Petaka

UU Cipta Kerja dibentuk dengan mengutamakan kepentingan rakyat, yang butuh kepastian dalam bekerja. Sehingga, diharapkan dapat menggerakkan rakyat untuk membuka usaha sendiri, dengan memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Rakyat juga dapat membuka usaha baru dengan lebih mudah, karena perizinan bagi UMK telah dipermudah.

UU Cipta Kerja juga mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi, yang telah menyederhanakan dan memotong model perizinan yang berbelit. Sehingga, praktik pungli atau pungutan liar dapat dihilangkan.

Berita Terkait : RUU Cipta Kerja Selesai Dibahas, Airlangga Ucapkan Terima Kasih Pada DPR

Konferensi pers ini dihadiri oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Kelautan dan Perikanan Arifin Tasrif yang hadir secara virtual. [HES]