RMco.id  Rakyat Merdeka - Keluhan pengusaha soal anjloknya harga ayam karena over supply ditanggapi serius Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian (Kementan).

Salah satunya dengan mengeluarkan Surat Edaran Dirjen PKH No. 09246T/SE/PK/230./F/08/2020 Tentang Pengurangan DOC FS Melalui Cutting Hatching Egg (HE) Umur 18 Hari, Penyesuaian Setting HE dan Afkir Dini Parent Stock (PS) Tahun 2020. 

Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga pasokan lebih stabil dan harga ayam hidup dapat merangkak naik. Sehingga mengurangi kerugian pembudidaya yang berkepanjangan. Diharapkan harga dapat membaik memasuki minggu kedua Oktober. 

Menanggapi hal tersebut, Dekan Fakultas Peternakan Universitas Gajah Mada (UGM), Prof Ali Agus mengatakan, over supply ayam broiler sudah terjadi cukup lama. Over supply ayam broiler ini terjadi akibat dari berkembang pesatnya industri broiler sejak 2010 dengan kebijakan double consumption daging broiler dari pemerintah. 

Berita Terkait : Senengnya Temukan Tanaman Varigata...

"Kebijakan ini ditanggapi pelaku usaha dengan inovasi usaha dan tidak sedikit menarik minat masyarakat untuk ikut serta berinvestasi di industri broiler baik dari hulu maupun hilirnya. Akibatnya terjadi over supply sementara konsumsi tidak seiring sejalan. Permintaan tidak sebanding dengan penawaran," katanya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (8/10).

Menurutnya, langkah pengurangan pasokan yang dilakukan oleh Dirjen PKH sangat tepat. Karena, ini untuk mengurangi jumlah over supply yang ada di pasar dan juga akibat tambahan penurunan permintaan karena pandemik Covid-19 dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 

“Langkah ini saya kira tepat dan baik untuk dilakukan," ujarnya

Prof Ali menilai, ke depan pemerintah diminta untuk betul-betul melakukan pengawasan ketat memastikan SE tersebut bisa berjalan efektif dan produktif. Bahkan, bagi pengusaha yang patuh alangkah lebih baiknya utnuk mendapatkan insentif. Sebaliknya bagi yang tidak patuh perlu diberikan sanksi terukur dan jelas. 

Berita Terkait : Khawatir Varian Baru, Kemlu Akan Batasi Masuknya WNA

Karena, tidak ada yang tahu pasti dan bisa menjamin apakah pelaku usaha taat dengan SE tersebut, dengan benar-benar melakukan cutting. Andai tidak melakukan cutting dengan sungguh-sungguh secara bersama maka sangat mungkin masih terjadi over supply.

“Semestinya, setiap kebijakan pemerintah termasuk kebijakan perunggasan broiler semacam pengurangan supply harus terdelivered tidak hanya tersent,” ujarnya.

Dosen Fakultas Ekonomi & Manajemen IPB sekaligus praktisi perunggasan, Rachmad Pambudi mengatakan, SE yang dikeluarkan Kementerian Pertanian bisa langsung terasa manfaatnya dengan cepat. Asalkan semua pihak melakukannya secara bersama-sama. 

“Karena dengan adanya pandemi ini konsumsi ayam menurut BPS turun 40 persen. Karena itu program sesuai SE Dirjen itu harus segera dilaksankan dan harus bersama-sama melaksanakannya,” katanya. 

Berita Terkait : Bansos Jadi Tunai, KPK Tetap Awasi Penyalurannya

Rachmad menambahkan, ketaatan pengusaha sangat diperlukan saat ini. Karena jika pasokan ayam masih over supply, maka ada dua kemungkinan pertama program cuttingnya kurang atau ketaatan tidak terpenuhi. 

Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah, pertama harus ada monitoring dan evaluasi. Sehingga jika nantinya perusahaan A melakukan cutting maka perusahaan B melakukan pengawasan, khususnya yang memiliki kemampuan yang sama maka dari itu cross monitoring seperti ini penting dalam pengawasan. 

Rachmad juga mendukung adanya transparansi data. Karena, selama ini belum ada data yang transparan. Jika dijalankan dengan transparan pasti tidak akan terjadi over supply. [KPJ]