RMco.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, pemerintah akan menindak tegas pelaku dan aktor perusakan dalam aksi demonstrasi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja yang diwarnai kerusuhan di sejumlah daerah hari ini, Kamis (8/10). 

Pemerintah menghormati kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi UU Cipta Kerja. Sepanjang dilakukan dengan damai, menghormati hak warga yang lain, dan tidak mengganggu ketertiban umum. 

Berita Terkait : Resmi! Pemerintah Bubarkan Dan Larang Kegiatan FPI

"Pemerintah menyayangkan adanya aksi anarkis oleh massa di tempat tertentu, merusak fasilitas umum, membakar, melukai petugas, dan menjarah.  Tindakan ini jelas kriminil dan tidak dibenarkan, tidak dapat ditolerir, dan harus dihentikan," kata Mahfud dalam keterangan persnya di Kantor Kemnko Polhukam di Jakarta, Kamis (8/10) malam.

Selain itu, Mahfud menegaskan, aksi demo berujung kekerasan, merusak fasilitas umum dan serangan fisik kepada aparat, termasuk tindakan yang tidak sensitif terhadap kondisi yang dialami masyarakat. 

Baca Juga : Petronas Yakin 100 Persen Rossi Bisa Juara

Apalagi, saat ini, masyarakat sedang berjuang melawan pandemi dan berusaha menggerakkan perekonomian.

"Demi ketertiban dan keamanan. Pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum, terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi aksi-aksi anarkis yang berbentuk tindakan kriminal. Yang bertujuan bikin rusuh dan ketakutan dalam masyarakat," tegas Mahfud.
 Selanjutnya