RMco.id  Rakyat Merdeka - Masuknya perhutanan sosial dalam Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah pada masyarakat. 

Program Perhutanan Sosial selama ini sudah mulai terbukti memberi kepastian hukum dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa hutan  

“Di masa Covid-19, Perhutanan Sosial berhasil memulihkan perekonomian masyarakat. Banyak produknya yang  menjadi roda penggerak ekonomi masyarakat,” ujar Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Hendroyono menanggapi UU Ciptaker yang mengakomodir Perhutanan Sosial, Jumat (9/10).

Berita Terkait : Diduga Sebarkan Hoaks UU Cipta Kerja, Wanita di Makassar Ditangkap Polisi

Bambang menegaskan, keberpihakan pemerintah pada masyarakat sangat nyata dalam UU Ciptaker karena memberikan kepastian hukum pada masyarakat yang  berada di sekitar hutan dan kawasan hutan, melalui akses legal dalam UU tersebut.

“Petani kecil atau masyarakat adat tidak boleh ada  kriminalisasi. Sebelumnya,  UU cukup  kejam, bahkan istilahnya dulu di hutan konservasi itu “ranting tak boleh patah, nyamuk tak boleh mati,“ucapnya.  

Sekarang, lanjut Bambang,  ada pengenaan sanksi administratif, bukan pidana, dan kepada masyarakat tersebut, dilakukan pembinaan dan diberikan legalitas akses. Istilahnya dalam UU berupa  kebijakan penataan kawasan hutan seperti Perhutanan Sosial.

Berita Terkait : Liput Demo UU Cipta Kerja, Jurnalis Dipukul Dan Ditangkap

Menurutnya,  UU Ciptaker sangat berpihak kepada masyarakat, mengedepankan restorative justice. Penegakan hukum bagi perusak lingkungan juga semakin jelas, tegas, dan lebih terukur

Dari aspek  kepastian hukum, masyarakat yang sudah memiliki izin dan akses pengelolaan hutan dalam program Perhutanan Sosial ini akan diberikan bantuan fasilitasi dalam bentuk sarana produksi, bantuan  pendampingan, bantuan bibit pohon, sarana dan peralatan produksi. Kemudian dilanjutkan dengan pelatihan-pelatihan untuk mempercepat produksi.

“Kita sudah buktikan produksi petani di areal Perhutanan Sosial meningkat di masa Covid-19 ini. Kita berharap mereka menjadi pelaku usaha yang terus meningkat hasilnya dan  tentunya kesejahteraan, sebagaimana tujuan utama dari Presiden Jokowi dalam Program Perhutanan Sosial ini,” papar Bambang.

Berita Terkait : UU Cipta Kerja Integrasikan Izin Lingkungan Dan Usaha

Perhutanan Sosial adalah Sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. 

Selama periode 2015-2019, pemerintah  mengalokasikan 12,7 juta hektare untuk Perhutanan Sosial.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menegaskan, UU Ciptaker sangat berpihak pada masyarakat.Menurutnya,  tidak akan ada lagi kriminalisasi terhadap masyarakat di kawasan hutan atau masyarakat adat. [NOV]