RMco.id  Rakyat Merdeka - United Nations (UN) E-Government Survey 2020 menempatkan Indonesia di peringkat 88 atas pengembangan dan pelaksanaan e-government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Hasil yang dirilis pada Juli 2020 itu, menunjukkan kenaikan 19 peringkat dibanding tahun 2018 yang berada di urutan 107 dan urutan 116 di tahun 2016.

Baca Juga : Kasus Covid Masih Tinggi, Warga DKI Diminta Tingkatkan Disiplin 3M

Secara keseluruhan, Indonesia mencetak skor 0.6612 di dalam grup High E-Government Development Index (EGDI) di UN E-Government Survey 2020. Sehingga, berhasil tembus 100 besar peringkat dunia, di posisi 88 dari 193 negara.

PBB mempredikatkan negara-negara yang mendapatkan poin lebih dari 0.75 sebagai Very High EGDI, untuk poin 0.50 sampai 0.75 sebagai High EGDI, poin 0.25 sampai 0.50 sebagai Middle EGDI, dan kurang dari 0.25 sebagai Low EGDI.

Baca Juga : Pakar Keamanan Siber : Ini Peringatan Serius Pentingnya UU PDP

Survei PBB yang mengusung tema “Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development” ini, bertujuan sebagai alat bantu pembangunan bagi negara-negara anggota PBB, untuk mengidentifikasi kekuatan dan tantangan masing-masing. Dalam upaya mempertajam implementasi kebijakan, dan strategi pengembangan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Survei yang dipublikasikan setiap dua tahun ini, memberi peringkat untuk 193 negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
 Selanjutnya