RMco.id  Rakyat Merdeka - Undang-undang (UU) Cipta Kerja merupakan respon pemerintah terhadap tuntutan masyarakat, agar tercipta lapangan kerja yang lebih luas dan berkualitas, perbaikan birokrasi dan penyederhanaan regulasi, serta penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi dan dunia usaha.

Hal ini ditegaskan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin dalam pembekalan kepada Alumni Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 60 dan PPRA 61 Tahun 2020, Lemhannas, Selasa (13/10).

Ma'ruf menilai, UU Cipta Kerja diperlukan karena selama ini iklim yang kondusif bagi investasi dan dunia usaha, terkendala oleh aturan yang berbelit-belit dan tumpang tindih. Dibutuhkan waktu yang panjang untuk mengurus perizinannya. Sehingga, proses bisnis dan investasi menjadi kurang efisien.

Berita Terkait : Bos Gapmmi: UU Cipta Kerja Untungin Buruh

Akibatnya, Indonesia kalah bersaing dengan negara lain seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, Kamboja dan lainnya dalam hal kemudahan investasi. Imbasnya, penciptaan lapangan kerja pun tersendat.

"Karena itu, diperlukan pembenahan-pembenahan melalui UU yang terpadu, yang lebih responsif, dan memberikan kepastian hukum lebih baik bagi dunia usaha. Untuk itulah, dibuat UU Cipta Kerja yang diyakini akan meningkatkan daya saing negara kita, dalam persaingan global," papar Ma'ruf.

Dalam kondisi dunia yang terdisrupsi akibat pandemi Covid-19, Ma'ruf berkeyakinan, UU Cipta Kerja menjadi pertaruhan kredibilitas Indonesia di mata dunia. Khususnya, negara-negara mitra dagang dan investor global.

Berita Terkait : RUU Cipta Kerja Beri Jaminan Tenaga Kerja

"Saya memandang, UU Cipta Kerja merupakan langkah penting yang kita siapkan untuk mengantisipasi persaingan dunia pasca pandemi. Sekaligus sebagai pemicu utama bagi pembukaan lapangan kerja secara luas," ujar Ma'ruf.

Berdasarkan identifikasi dan analisis pemerintah, Ma'ruf menilai, hal-hal yang dipersoalkan oleh beberapa kalangan muncul karena mispersepsi, disinformasi, kesalahpahaman, atau disalahpahamkan.

"Pemerintah membuka diri, apabila masih ada aspirasi masyarakat yang belum terakomodasi. Sebaiknya disampaikan kepada pemerintah, untuk menjadi bahan masukan dalam penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Presiden (Perpres), atau aturan pelaksanaan lainnya," tutur Ma'ruf.

Berita Terkait : Airlangga Pede Layanan Birokrasi Makin Mudah

"Sesuai prinsip supremasi hukum atau rule of law, pihak-pihak yang merasa berkeberatan dengan materi UU Cipta Kerja dapat menempuh jalur konstitusional ke Mahkamah Konstitusi. Bukan jalur atau cara-cara yang menimbulkan kegaduhan. Apalagi, melanggar hukum," tegasnya. [FAQ]