RMco.id  Rakyat Merdeka - Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi menutup Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pertahanan Transmigrasi Sulawesi Selatan, di Makassar, Kamis (15/10). Budi Arie mengatakan, Rapat Koordinasi memang sangat dibutuhkan untuk penyelesaian persoalan pertanahan di sektor transmigrasi sesuai dengan target.

"Saya berharap, hasil rapat koordinasi ini dapat ditindaklanjuti oleh semua pihak untuk mendukung percepatan penyelesaian pertanahan transmigrasi," ucap Budi Arie.

Baca Juga : Menag Apresiasi Kepercayaan UEA Terhadap Hafiz Indonesia

Dia menjelaskan, program transmigrasi, yang telah berlangsung sejak Orde Baru, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya para transmigran, tapi juga untuk penduduk di sekitar lokasi, utamanya dalam pemerataan pembangunan nasional. "Selama ini, program transmigrasi telah berhasil membentuk dua provinsi baru, 104 kabupaten baru, dan 386 kecamatan baru serta 1.336 desa definitif baru," kata Ketua Umum DPP Projo ini.

Namun, dalam perjalanannya, masih banyak ditemukan masalah dan kendala yang harus diselesaikan. Adakalanya terjadi ketimpangan yang menjadi beban tersendiri untuk diselesaikan. "Salah satu permasalahannya adalah tanah atau lahan pemukiman di lokasi transmigrasi," katanya.

Baca Juga : Polisi Tak Akan Persulit Pembuatan SKCK Pelajar

Saat ini, kata Budi Arie, kita menghadapai tantangan besar pemukiman transmigrasi atau eks lokasi transmigrasi. Eks pemukiman transmigrasi yang terjadi bagian desa definitif banyak meninggalkan persoalan di sektor agraria seperti belum terbitnya sertifikat hak milik (SHM), sengketa dengan masyarakat lokal, sengketa dengan perusahaan, tumpang tindih lahan dengan kawasan hutan, masalah tapal batas atau hak ulayat dan sebagainya.

"Banyak sekali masalah yang dihadapi oleh transmigrasi yang dilaporkan ke Presiden maupun ke kementerian/lembaga dan DPR. Baik yang disampaikan secara formal maupun informal, yang ingin segera diselesaikan," kata Budi Arie.

Baca Juga : Kasus Positif Nambah 4.301, Kasus Sembuh Naik 3.883

Dia berharap, peserta rapat koordinasi bisa memahami kebutuhan masyarakat akan pentingnya penyelesaian lahan mereka karena pada dasarnya para transmigrasi itu ingin meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup. "Seperti yang tertuang dalam UU Nomor 2 tahun 2009 tentang Transmigrasi," kata Budi Arie. [DIR]