RMco.id  Rakyat Merdeka - Banyaknya peserta aksi yang ditangkapin polisi tak membuat nyali pendemo tolak Om­nibus Law Undang­-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) ciut. Hingga kemarin, mereka ma­sih turun ke jalan. Namun, Menko Polhukam, Mahfud MD nggak kaget. Karena dia sudah tahu, kapan demo ini akan mereda.

Menurut eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, demo akan berlangsung sampai 28 Oktober 2020. Informasi tersebut, ia dapat dari intelijen. “Kita sudah tahu tanggal-tanggalnya. Kan kita punya intel,” kata Mahfud dalam program Rosi Kompas TV, kemarin.

Tapi, ia tidak menyebutkan secara jelas info dari intelijen mana yang ia dapat. “Ingat, intel itu bukan cuma BIN ya. Ada Kabaintelkam, Kabaintel Kejagung, intel imigrasi, intel kita banyak sekali,” sambungnya.

Kendati demikian, Mahfud juga tidak dapat memastikan setelah 28 Oktober tidak akan ada lagi aksi demo. “Yang sesudah itu kita lacak lagi,” katanya.

Berita Terkait : Menko Polhukam: Yang Nggak Anarkis, Nggak Bakal Ditangkap

Yang pasti, kata Mahfud, pemerintah tidak akan membatasi demo. Justru senang. Asalkan tidak anarkis. Ia juga mengingatkan tempat-tempat yang tidak boleh sembarangan dimasuki pendemo.

Seperti larangan demonstran mendekat ke Istana dalam radius tertentu, memasuki kantor gubernur, masjid, gereja atau kampus. “Itu ada di undang- undang,” tambahnya.

Jika sampai terjadi penangkapan, Mahfud memastikan, karena peserta aksi melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Ia lalu memberikan contoh, salah satu pentolan serikat buruh, Said Iqbal. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu diketahui sudah sejak lama menentang keras UU Ciptaker.

“Nyatanya kalau ditangkepin, Iqbal itu ditangkap duluan. Karena itu yang paling keras. Tapi, justru Iqbal kita ajak bicara,” tandasnya.

Berita Terkait : Demo UU Ciptaker Belum Reda, Bamsoet Minta Aparat Terus Siaga

Said Iqbal yang dikonfirmasi tadi malam mengaku belum menyerah menyuarakan penolakan Omnibus Law UU Ciptaker. Tidak hanya aksi jalanan, pihaknya juga akan mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Aksi lanjutan yang terukur, terarah dan konstitusional tetap menjadi opsi bagi KSPI,” kata Iqbal, kepada Rakyat Merdeka, semalam.

Kapan akan melakukan aksi lanjutan? Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar S Cahyo mengaku, belum menetapkan tanggal.

“Soal tanggalnya belum ditentukan. Tapi aksi akan jadi salah satu pilihan. Pandangan KSPI, aksi akan terus membesar. Kemungkinan bisa lebih lama lagi,” tutur Kahar saat dikontak Rakyat Merdeka, semalam.

Berita Terkait : Menko Mahfud Senangkan SBY

Persatuan Alumni 212 juga demikian. Juru Bicara PersaudaraanAlumni (PA) 212, Novel Bamukmin membuka, kemungkinan digelarnya aksi lanjutan, jika Presiden Jokowi tidak segera mengeluarkan Perppu membatalkan undang-undang tersebut.

Kemarin, giliran ribuan massa dari sekitar 26 perguruan tinggi yang tergabung dalam BEM SI Jabodetabek-Banten, menggeruduk Istana. Aksi ini sempat menarik perhatian Presiden Jokowi. Sampai-sampai meminta salah seorang Staf Khususnya, menemui pendemo.

“Saya diminta (Presiden Jokowi) untuk menemui adik-adik mahasiswa,” kata Stafsus Presiden, Aminuddin Ma’ruf kepada wartawan, kemarin. [SAR]