Lebih Cepat Dari Target Awal

2020, Sistem Pemerintahan Berbasis Online Rampung

Klik untuk perbesar
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin. (Foto : twitter@kempanrb)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menargetkan, awal tahun depan telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau berbasis online.

Demikian dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin di sela International Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2019 di Bali Nusa Dua Convention Center BNDCC), Bali, kemarin.

Baca Juga : Erwin Aksa Temani Sandi Kampanye Di Lamongan

Menurut Syafrudin, target itu lebih cepat dari harapan sebelumnya. Sekarang ini, SPBE telah mulai digalakkan di tiap Kementerian dan Lembaga negara. “Targetnya kan harusnya di Desember 2020, tetapi saya menginginkan awal tahun de- pan sudah selesai,” kata mantan Wakapolri ini.

Dia menjelaskan, saat ini beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) dan beberapa pemerintah daerah telah menerapkan SPBE. Hanya saja masih belum sempurna. “Beberapa sudah men- jalankan SPBE, namun masih sedikit-sedikit,” ungkap dia.

Baca Juga : Rawan Narkoba, Daerah Perbatasan di Kalbar

Syafruddin menjelaskan, percepatan penerapan SPBE sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Tujuannya adalah mempercepat penerapan aplikasi umum berbagi pakai yang terintegrasi kepada seluruh instansi pemerintah. “Pelaksanaan SPBE, di instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,” kata dia.

Penerapan SPBE juga diharapkan dapat mencegah tindak pidana korupsi di K/L. Selain itu juga akan berdampak pada efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja teknologi informasi. “Harapannya dengan adanya SPBE ini maka tidak ada lagi lembaga, kementerian dan pemerintah daerah untuk tidak ada lagi pengadaan-pengadaan tentang IT, aplikasi dan lainnya. Semua yang sudah ada kita sinkronkan saja, kita jadikan satu,” tutur Syafruddin.

Baca Juga : Sustainability Bond BRI Diburu Investor Global

Untuk itu, kata Syafruddin, pemerintah akan meluncurkan secara resmi pelaksanakan program ini pada 28 Maret mendatang. Nantinya, seluruh sistem e-goverment yang dimiliki pemerintah akan berpusat di Kementerian Komunikasi dan Informatika sehingga dapat dimonitor secara utuh.

“Pemerintah akan fokus dengan empat quick wins dalam penerapan aplikasi umum. Keempatnya adalah integrasi layanan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, integrasi layanan kepegawaian, integrasi layanan kearsipan, serta integrasi layanan pengaduan pelayanan publik. Sementara untuk infrastruktur SPBE, pemerintah fokus terhadap pusat data nasional dan jaringan intra pemerintah,” tandas dia. [DIR]

RM Video