RMco.id  Rakyat Merdeka - Keselamatan rakyat di tengah pandemi Covid-19 saat ini, merupakan hukum tertinggi. Oleh sebab itu, penegakan disiplin terhadap protokol kesehatan sudah semestinya dilakukan dengan tegas.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi, saat memimpin rapat terbatas untuk membahas laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/11).

Berita Terkait : Lonjakan Kasus Makin Gila-gilaan, Rapor Covid Hari Ini Kebakaran

"Saya ingin tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Pada masa pandemi ini, telah kita putuskan pembatasan-pembatasan sosial. Termasuk di dalamnya, adalah pembubaran kerumunan," kata Jokowi.

Presiden menjelaskan, penegakan disiplin protokol kesehatan harus dilakukan, karena tidak ada satu pun orang yang saat ini memiliki kekebalan terhadap virus Corona. Apalagi, virus tersebut rawan menular di dalam kerumunan.

Berita Terkait : Pasien Covid-19 Butuh Dukungan, Bukan Cacian

Karena itu, Jokowi meminta Kapolri, Panglima TNI, dan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 untuk menindak secara tegas, apabila ada pihak-pihak yang melanggar pembatasan-pembatasan yang sebelumnya telah ditetapkan.

"Jadi jangan hanya sekadar imbauan, tapi harus diikuti dengan pengawasan dan penegakan aturan secara konkret di lapangan," tuturnya.

Berita Terkait : Penerima Vaksin Covid Pertama Di Papua Pilih Nyuntik Sendiri

Saat ini, kepercayaan masyarakat terhadap upaya-upaya yang dilakukan pemerintah amat diperlukan, agar langkah-langkah pengendalian pandemi yang dijalankan pemerintah dapat benar-benar berjalan dengan efektif. 

"Saya juga minta kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengingatkan, kalau perlu memberikan teguran kepada kepala daerah. Baik gubernur, bupati, maupun wali kota untuk bisa memberikan contoh-contoh yang baik kepada masyarakat. Jangan malah ikut berkerumun," kata Jokowi. 
 Selanjutnya