RMco.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan apresiasi kepada Kabupaten Halmahera Barat, sebagai pilot project untuk Model Kota Tanpa Pungli. 

Hal ini diharapkan dapat tercipta keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat.

"Tidak adanya pungli diharapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkat, pelayanan publik lebih baik sehingga kesejahteraan rakyat juga meningkat," ujar Mahfud MD saat launching Model Kota Tanpa Pungli di Ternate, Halmahera Barat, Kamis (19/11).

Baca Juga : Layanan SIM Keliling Di Jakarta, Hari Ini Ada Di 5 Tempat

Menko Polhukam mengungkapkan, bahwa bentuk lain dari kebobrokan demokrasi, yaitu banyaknya praktik pungli. 

“Orang kalau minta pelayanan harus pakai uang. Kalau tidak prosesnya akan lama, tapi kalau dikasih uang lewat bawah meja langsung jadi,” imbuhnya.

Yang lebih gila lagi, kata Mahfud MD,  kalau orang punya urusan, sudah bayar, kemudian ketahuan dan ditangkap. 

Baca Juga : Bertemu KSAD, Bamsoet Dukung TNI-Polri Terlibat Aktif Dalam Vaksinasi Massal Covid-19

“Tapi yang bayar yang kena polisi, diduga menyuap padahal dia yang diperas," kata Mahfud MD.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengaku, saat ini pungli kecil-kecilan sudah mulai berkurang karena sekarang banyak aplikasi. Di mana orang bayarnya pakai top up atau kartu. 

Hal itu sudah berlaku di tempat fasilitas publik, kantor bupati. Kemudian membuat SIM lebih mudah bahkan sekarang sudah ada mobil yang mau bikin SIM atau pelayanan berjalan.

Baca Juga : Pemerintah Gelar Serap Aspirasi Sektor Perpajakan

Diakuinya, pungli sekarang sudah mulai berkurang karena beberapa hal. Pertama pemerintah mulai membuat penataan regulasi, dan pengurusan yang bertele-tele itu diputus maka kita buat Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, dalam rangka itu agar orang tidak dipungli," kata Mahfud MD.

Secara prinsip, Omnibus Law itu ingin mempermudah orang mengurus perijinan agar investasi dan proses pemerintahan berjalan baik, bahwa isinya ada yang tidak disetujui itu biasa. 

Ada yang mempoltisiasi, ada yang tidak setuju, ada yang tidak ngerti, itu tidak apa-apa karena itu bagian dari politik kedamaian ," tandasnya [FAQ]