RMco.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Agama (Kemenag) menggandeng Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Otoritas Arab Saudi memperketat penerapan protokol kesehatan (prokes) dalam penyelenggaraan ibadah umroh di masa pandemi.

Hal itu dikatakan Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Oman Fathurahman guna mengantisipasi pemberangkatan kembali jamaah umroh Indonesia, setelah sempat jeda untuk refleksi dan evaluasi pelaksanaan umroh oleh pihak Saudi.

Berita Terkait : Pemerintah Perketat Penerapan Protokol Kesehatan Jemaah Umrah

“Sejak 8 November, belum ada pemberangkatan lagi. Kemarin kami mendapat informasi visa umroh sudah bisa diproses kembali. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan ada pemberangkatan jamaah umroh asal Indonesia,” terang Oman di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, Kemenag telah melakukan rapat kerja dengan Komisi VIII DPR. Salah satu rekomendasinya adalah memperkuat koordinasi Kemenag dengan Kemenkes, BNPB, dan Otoritas Saudi untuk lebih ketat menerapkan prokes bagi calon jamaah umroh.

Berita Terkait : Puluhan Ormas Islam Setuju Pemerintah Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

Kebijakan pengetatan penerapan prokes ini dilakukan setelah proses evaluasi pem berangkatan jamaah umrah sejak 1 November 2020. Proses pengetatan tersebut, antara lain berupa validasi hasil swab test dan karantina sebelum keberangkatan.

Kemenag akan mengawasi dan memastikan bahwa Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) benar-benar mematuhi ketentuan yang ada dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) 719 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.
 Selanjutnya