RMco.id  Rakyat Merdeka - Wakil Presiden (Wapres) Prof Dr (HC) KH Ma’ruf Amin memastikan, fatwa dan uji klinis vaksin Covid-19 berjalan paralel. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga diingatkan, supaya proses fatwa tidak menghambat rencana vaksinasi Covid-19.

“Langkahnya nanti paralel, antara Pemerintah dan tim dokter, terkait sertifikasi vaksinnya dengan proses fatwa juga berjalan. Sehingga semuanya selesai kemudian vaksinasi dilakukan,” kata Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi, di Jakarta.

Ma’ruf yang juga Ketua Umum non-aktif MUI, meminta jajaran MUI untuk tidak menghambat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sebagai langkah utama memutus rantai penyebaran Covid-19 dan mengakhiri pandemi.

Berita Terkait : Ke Puskesmas Cikarang Utara, Wapres Tinjau Simulasi Vaksin Covid-19

“Jangan sampai proses fatwa dan proses riset vaksin menghambat jadwal pelaksanaan vaksinasi,” tambah Masduki.

Diungkapkan Masduki, Ma’ruf telah menerima laporan dari Tim Fatwa MUI terkait perkembangan sertifikasi halal vaksin Covid-19 buatan Sinovac, China. Hingga kini, proses fatwa di MUI memberikan hasil yang menggembirakan.

Masduki mengingatkan kembali sikap Wapres yang menyatakan bahwa kehalalan vaksin Covid-19, bukanlah hambatan dalam upaya pemerintah menangani pandemi Covid-19.

Berita Terkait : Ma`ruf Rutin Jalan Di Air

Jika MUI menemukan vaksin Covid-19 tidak halal namun aman digunakan, maka MUI tetap akan mengeluarkan fatwa penggunaan vaksin tersebut.

“Sebagaimana dikatakan Wapres, vaksin itu kalau halal ya akan ada fatwanya. Kalau tidak halal, juga akan ada fatwanya. Jadi tidak akan ada hambatan. Tapi sampai sekarang belum final,” jelasnya.

Soal vaksinasi, kata Masduki, Ma’ruf juga mengusulkan penggunaan kantor TNI dan kantor polisi sebagai tempat tambahan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19, mengingat masih ada pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) di daerah yang kurang memadai.

Baca Juga : Dudung Effect Nular Ke Luar DKI

“Hal itu dilakukan agar program vaksinasi bisa berjalan lancar dan tidak ada kerumunan,” jelasnya.

Masduki mengatakan, penggunaan kantor-kantor milik TNI dan Polri tersebut bisa digunakan sebagai lokasi pelaksanaan vaksinasi secara massal mulai diberikan kepada masyarakat.

Karena diprediksi, kalau nanti vaksinasi berjalan masif, diperkirakan akan timbul antrean di Puskesmas-Puskesmas. “Penggunaan kantor TNIPolri itu sebagai langkah antisipasinya,” jelasnya.
 Selanjutnya